Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Lombok Tengah didominasi usulan perbaikan jalan, sementara pemerintah fokus menurunkan angka kemiskinan di tahun 2026.

Pemprov NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga keluar dari 10 besar daerah termiskin secara nasional berkat optimalisasi pembangunan ekonomi inklusif.

Bupati Banyuwangi mengumumkan peningkatan IPM menjadi 74,30 pada 2024, disertai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan sektor pariwisata.

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 1 persen setiap tahunnya melalui kolaborasi antar perangkat daerah dan program percepatan yang tepat sasaran.

Musrenbang RKPD Lombok Tengah 2026 prioritaskan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemprov Kalbar dan BKKBN Kalbar bersinergi meningkatkan IPM melalui program penurunan stunting dan penyediaan makanan bergizi, serta mengatasi disparitas pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel melakukan kajian mendalam untuk menganalisis angka kemiskinan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Pemkab Lombok Tengah menggelar musrenbang tematik untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2025 melalui berbagai strategi jitu, termasuk integrasi pertanian dan pemberdayaan ekonomi.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, fokus pada program penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat Maluku dalam lima tahun ke depan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di tiga kecamatan, Kintap, Batu Ampar, dan Jorong, untuk RKPD 2026.