Papua Barat Optimistis Turunkan Kemiskinan 1 Persen per Tahun

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 1 persen setiap tahunnya melalui kolaborasi antar perangkat daerah dan program percepatan yang tepat sasaran.

Provinsi Papua Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Deassy D Tetelepta, di Manokwari pada Sabtu, 15 Maret 2024. Target tersebut merupakan bagian dari visi misi Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, dan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.

Kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan ini. Sebanyak 14 organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi telah melakukan evaluasi program tahun 2024 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di tahun 2025. Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu program percepatan yang diprioritaskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, sebagaimana disampaikan oleh Deassy: "Salah satu quick win (program percepatan) gubernur dan wakil gubernur yaitu bagaimana menurunkan angka kemiskinan sampai 1 persen."

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Papua Barat tercatat sebanyak 110.160 jiwa, menurun 390 jiwa dibandingkan tahun 2023 (110.550 jiwa). Persentase penduduk miskin pun turun dari 22,15 persen (2023) menjadi 21,66 persen (2024). Data ini menunjukkan adanya kemajuan, namun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai target penurunan 1 persen per tahun.

Strategi Penurunan Kemiskinan di Papua Barat

Untuk mencapai target penurunan kemiskinan, pemerintah Papua Barat akan memanfaatkan data akurat by name by address yang akan dipublikasikan pemerintah pusat. Data ini akan membantu mengidentifikasi individu miskin, lokasi mereka, dan penyebab kemiskinan yang mereka alami. "Kalau data tunggal sudah keluar, bisa diketahui siapa, di mana, dan penyebab kategori miskinnya," jelas Deassy.

Selain itu, pemerintah juga akan mencermati pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program intervensi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mencegah duplikasi program. Papua Barat termasuk dalam sepuluh provinsi prioritas penanganan kemiskinan di Indonesia, sehingga pemerintah pusat juga berperan aktif dalam program intervensi ini. "Supaya pelaksanaan intervensi benar-benar tepat sasaran," tegas Deassy.

Rincian jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten di Papua Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: Manokwari (33.290 jiwa), Teluk Bintuni (19.330 jiwa), Fakfak (17.670 jiwa), Pegunungan Arfak (11.870 jiwa), Teluk Wondama (10.330 jiwa), Kaimana (10.060 jiwa), dan Manokwari Selatan (7.640 jiwa). Data ini akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masa mendatang.

Tantangan dan Kolaborasi

Pencapaian target penurunan kemiskinan 1 persen per tahun di Papua Barat menghadapi sejumlah tantangan. Koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat krusial untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pentingnya data yang akurat dan up-to-date juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tersebut.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Komitmen dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat setempat, sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di Papua Barat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, target penurunan kemiskinan 1 persen per tahun diharapkan dapat tercapai.

Evaluasi berkala dan adaptasi strategi berdasarkan data dan perkembangan terkini sangat penting untuk memastikan program tetap relevan dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang efektif, Papua Barat optimistis mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.