Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Bupati Bengkayang Komitmen Entaskan Kemiskinan: Angka Kemiskinan Menurun, IPM Meningkat
Bupati Bengkayang Komitmen Entaskan Kemiskinan: Angka Kemiskinan Menurun, IPM Meningkat

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dengan berbagai strategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan IPM.

Pemkab Probolinggo Bertekad Tekan Angka Kemiskinan hingga 15,75 Persen di 2025
Pemkab Probolinggo Bertekad Tekan Angka Kemiskinan hingga 15,75 Persen di 2025

Pemerintah Kabupaten Probolinggo memasang target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 15,75 persen pada tahun 2025 mendatang melalui berbagai program dan strategi efektif.

Angka Kemiskinan di Biak Numfor Turun, IPM Tertinggi Ketiga di Papua
Angka Kemiskinan di Biak Numfor Turun, IPM Tertinggi Ketiga di Papua

Pemkab Biak Numfor laporkan penurunan angka kemiskinan sebesar 23,46 persen di tahun 2024, serta peningkatan IPM dan angka harapan hidup, menunjukkan kemajuan pembangunan daerah.

Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026: Realistis atau Sekadar Harapan?
Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026: Realistis atau Sekadar Harapan?

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan kemiskinan relatif 4,5-5 persen pada 2029; seberapa realistiskah target ambisius ini mengingat tren penurunan kemiskinan yang melambat?

Papua Barat Optimistis Turunkan Kemiskinan 1 Persen per Tahun
Papua Barat Optimistis Turunkan Kemiskinan 1 Persen per Tahun

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 1 persen setiap tahunnya melalui kolaborasi antar perangkat daerah dan program percepatan yang tepat sasaran.

Pemkab Lombok Tengah Siap Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem: Strategi Jitu Tembus Target 2025
Pemkab Lombok Tengah Siap Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem: Strategi Jitu Tembus Target 2025

Pemkab Lombok Tengah menggelar musrenbang tematik untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2025 melalui berbagai strategi jitu, termasuk integrasi pertanian dan pemberdayaan ekonomi.

Pemkot Palangka Raya Prioritaskan Penanganan Kemiskinan di 2025
Pemkot Palangka Raya Prioritaskan Penanganan Kemiskinan di 2025

Pemerintah Kota Palangka Raya fokus pada penanggulangan kemiskinan di tahun 2025 melalui peningkatan infrastruktur, koordinasi antar instansi, dan sinergi program kerja wali kota terpilih.

Dinsos Jayawijaya Gunakan Dana Otsus Rp3 Miliar untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem
Dinsos Jayawijaya Gunakan Dana Otsus Rp3 Miliar untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Dinas Sosial Jayawijaya mengalokasikan Rp3 miliar dari Dana Otsus 2025 untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem di tiga distrik, meskipun idealnya dibutuhkan Rp22 miliar untuk cakupan seluruh kabupaten.

Pasaman Barat Anggarkan Rp167,5 Miliar untuk Tekan Kemiskinan
Pasaman Barat Anggarkan Rp167,5 Miliar untuk Tekan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran Rp167,5 miliar pada 2025 untuk menekan angka kemiskinan yang mencapai 7% atau 31.477 jiwa dari total penduduk.

Pemprov Jambi Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan
Pemprov Jambi Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial dan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan yang pada September 2024 mencapai 7,26 persen, dengan fokus pada pencocokan data BPS dan program yang telah berjalan.

Bangka Tengah Berjuang Tekan Angka Kemiskinan hingga 5,05 Persen di 2025
Bangka Tengah Berjuang Tekan Angka Kemiskinan hingga 5,05 Persen di 2025

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan dari 5,94 persen menjadi 5,05 persen pada 2025 melalui tiga strategi utama: pemberdayaan ekonomi, pengurangan beban pengeluaran, dan intervensi di kantong-kantong kemiskinan.

Angka Kemiskinan Purwakarta Menurun, Sekda Ungkap Strategi Penanganan
Angka Kemiskinan Purwakarta Menurun, Sekda Ungkap Strategi Penanganan

Sekretaris Daerah Purwakarta menyatakan angka kemiskinan di Purwakarta terus menurun hingga 7,16 persen di 2024, meski masih jadi PR pemerintah daerah, dengan strategi peningkatan ekonomi berbasis lokal.