Angka Kemiskinan Purwakarta Menurun, Sekda Ungkap Strategi Penanganan

Sekretaris Daerah Purwakarta menyatakan angka kemiskinan di Purwakarta terus menurun hingga 7,16 persen di 2024, meski masih jadi PR pemerintah daerah, dengan strategi peningkatan ekonomi berbasis lokal.

Purwakarta, Jawa Barat - Kabar baik datang dari Kabupaten Purwakarta! Sekretaris Daerah (Sekda) Norman Nugraha mengumumkan penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami peningkatan sementara pada 2020-2021 akibat pandemi COVID-19, tren penurunan kini kembali terlihat signifikan.

Penurunan angka kemiskinan ini menjadi sorotan penting. Pada 2019, angka kemiskinan mencapai 7,48 persen. Angka ini kemudian naik menjadi 8,27 persen di 2020 dan 8,83 persen di 2021 karena dampak pandemi. Namun, pada 2022 terjadi perbaikan menjadi 8,70 persen, lalu turun lagi menjadi 8,46 persen di 2023 dan mencapai 7,16 persen di tahun 2024. Penurunan drastis ini menunjukkan upaya pemerintah daerah yang membuahkan hasil.

Meskipun angka kemiskinan telah menurun, Sekda Norman mengakui bahwa angka 7,16 persen masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mencapai target yang lebih rendah.

Strategi Pemkab Purwakarta dalam menekan angka kemiskinan difokuskan pada peningkatan perekonomian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberdayakan potensi lokal dan meningkatkan daya saing masyarakat. Program-program tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Lebih lanjut, Sekda Norman menekankan pentingnya penurunan angka kemiskinan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya melalui berbagai program kerja yang telah disusun. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab Purwakarta dalam memberantas kemiskinan di wilayahnya.

Data yang dipaparkan Sekda berasal dari catatan pemerintah daerah. Keakuratan data tersebut menjadi dasar perencanaan program dan evaluasi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang tengah dijalankan. Transparansi data juga penting untuk akuntabilitas publik.

Kesimpulannya, penurunan angka kemiskinan di Purwakarta merupakan kabar positif. Namun, pemerintah daerah menyadari bahwa perjuangan masih panjang. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama semua pihak, diharapkan angka kemiskinan di Purwakarta dapat terus ditekan hingga mencapai target yang lebih rendah lagi di masa mendatang.