Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan Rp50 miliar untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2025, sebagai apresiasi atas kinerja Bupati Ratna Machmud.

Pemerintah Kota Solok melarang wisuda di TK, SD, dan SMP untuk mengefisiensikan anggaran dan mendorong penguatan nilai gotong royong di lingkungan sekolah serta masyarakat.

Wagub Kalbar tekankan pentingnya penyusunan RKPD yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan IPM, serta selaras dengan program Pemprov dan Pemkab Bengkayang.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak berkolaborasi dengan UNICEF untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui program literasi dan numerasi guna mengatasi rendahnya kemampuan membaca dan berhitung anak usia dini dan siswa SD.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya maksimalkan potensi tambang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan IPM.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mendesak bupati dan wali kota se-provinsi untuk memprioritaskan pembangunan SDM dalam Musrenbang 2026 guna menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

Kenaikan angka harapan hidup di Biak Numfor mencapai 70,92 tahun pada 2024, didorong program kesehatan dan peningkatan IPM.

Pemkab Biak Numfor laporkan penurunan angka kemiskinan sebesar 23,46 persen di tahun 2024, serta peningkatan IPM dan angka harapan hidup, menunjukkan kemajuan pembangunan daerah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya keimanan bagi kesehatan dan harapan hidup yang lebih panjang, mengajak umat Muslim untuk senantiasa berpikir positif dan membangun relasi sosial yang baik.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih terendah di Indonesia melalui sinergi berbagai pihak dan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemerintah Kota Pontianak berkolaborasi dengan PKK untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak, serta fokus pada program-program peningkatan kesejahteraan keluarga dan pendidikan.

Pemerintah Kota Pontianak melakukan verifikasi data secara detail untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, baik dari APBD maupun Kementerian Sosial.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengajak masyarakat untuk meningkatkan keharmonisan dan toleransi antar-umat beragama selama bulan Ramadhan, guna mendukung pembangunan daerah.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mendorong penerapan innovative financing di Probolinggo guna mengembangkan ekonomi lokal, khususnya industri bordir, dan meningkatkan IPM.

Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan tujuh program prioritas pembangunan Surabaya periode 2025-2030 di DPRD, fokus pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan IPM.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya keselarasan program pembangunan daerah di Jawa Timur dengan pemerintah pusat dan provinsi, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kayong Utara dengan memprioritaskan program Astacita dan meminta Bupati terpilih untuk segera menyusun RPJMD yang selaras.

Wakil Gubernur Kepri memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap prioritas di APBD 2025, bahkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan di Indonesia, termasuk dukungan terhadap sekolah swasta.

Pemkab Batang fokus akselerasi pembangunan komprehensif dengan menata ulang program berkelanjutan untuk memajukan daerah dan meningkatkan perekonomian warga, serta memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.