Pemkab Solok Sediakan Lahan 8 Hektare untuk Sekolah Rakyat, Wujud Percepatan Pembangunan di Sumatera Barat
Pemerintah Kabupaten Solok alokasikan lahan seluas delapan hektare untuk mendukung program Sekolah Rakyat pemerintah pusat, bertujuan meningkatkan IPM dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan lahan seluas delapan hektare di Lubuk Selasih untuk program Sekolah Rakyat. Program ini diinisiasi pemerintah pusat dan diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok. Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengungkapkan rencana perluasan lahan hingga 13 hektare untuk menunjang pelaksanaan Sekolah Rakyat di masa mendatang.
Wakil Bupati Solok, Candra, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat ini dikhususkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan rencana permulaan pada Juli 2025. Keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat ini, menurutnya, juga tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Anggota DPR RI Andre Rosiade. Hal ini sejalan dengan kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Jorong Lubuk Selasih pada Sabtu, 3 Mei 2024.
Kunjungan Menteri PUPR tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Dalam kunjungan tersebut, Andre Rosiade menjelaskan bahwa Sumatera Barat terpilih sebagai salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat, dengan Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan program ini pada tahap pertama.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Sekolah Rakyat
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Solok. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pembangunan di daerahnya. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sekolah Rakyat ini adalah langkah besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Solok,” ucapnya.
Sementara itu, Andre Rosiade menekankan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan di Sumatera Barat. “Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo juga memprioritaskan pembangunan di Sumatera Barat. Program Sekolah Rakyat ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan,” ujarnya. Menteri PUPR Dody Hanggodo juga mengapresiasi langkah Pemkab Solok dalam mendukung program ini, melihatnya sebagai wujud perhatian terhadap pendidikan di daerah, khususnya bagi masyarakat miskin dan yang kesulitan mengakses pendidikan.
Program Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikan fasilitas pendukung seperti asrama, lapangan olahraga, dan pelatihan keterampilan. Integrasi ini bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat. Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus mendukung program-program strategis seperti ini demi pemerataan pembangunan, baik infrastruktur maupun akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rincian Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok
Berikut beberapa poin penting terkait program Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok:
- Lokasi: Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
- Luas Lahan: 8 hektare (dengan rencana perluasan hingga 13 hektare).
- Sasaran: Masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
- Fasilitas: Pendidikan formal, asrama, lapangan olahraga, pelatihan keterampilan.
- Perkiraan Mulai: Juli 2025.
Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan dan kesejahteraan. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.
