53 Sekolah Rakyat Akan Bangun di Lokasi Kantong Kemiskinan
BPS mengidentifikasi 53 titik lokasi sekolah rakyat di kantong kemiskinan, pemerintah berkomitmen selesaikan pembangunan pada Juni 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengidentifikasi 53 lokasi sekolah rakyat yang berada di wilayah kantong kemiskinan di Indonesia. Informasi ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, pada Rabu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam penempatan strategis program Sekolah Rakyat untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain lokasi sekolah, BPS juga telah memetakan daerah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal. Data ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Pemetaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam program Sekolah Rakyat.
Presiden RI Prabowo Subianto turut menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sekolah rakyat, program pendidikan berasrama bagi anak-anak kurang mampu. Target pembangunan 53 sekolah rakyat tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2025, siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Pembangunan ini memanfaatkan aset-aset yang sudah ada, termasuk bangunan milik Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Wilayah Tertinggal
Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal dan miskin. Pemilihan lokasi ke-53 sekolah rakyat ini didasarkan pada data sebaran kantong kemiskinan yang telah dipetakan oleh BPS. Strategi ini memastikan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mempercepat proses pembangunan. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Selain 53 sekolah yang memanfaatkan bangunan yang sudah ada, pemerintah juga berencana membangun 147 sekolah rakyat baru. Total 200 sekolah rakyat ditargetkan selesai pada tahun 2025, menandakan komitmen besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Prioritas Pembangunan di Area dengan Angka Kemiskinan Ekstrem
Pembangunan sekolah rakyat akan diprioritaskan di daerah dengan jumlah penduduk besar dan angka kemiskinan ekstrem tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih merata.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, berharap program Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak di daerah miskin. Program ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
Data yang akurat dan terpercaya dari BPS menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program Sekolah Rakyat.
Data BPS sebagai Dasar Kebijakan
Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya penggunaan data dalam pengambilan kebijakan. "Ini adalah contoh bagaimana salah satu program yang betul-betul evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti)," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggunakan data sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Dengan mengandalkan data dari Susenas dan DTSN, BPS memberikan kontribusi penting dalam memastikan program Sekolah Rakyat tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Program Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. Pembangunan 200 sekolah rakyat ini diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas.
Dengan adanya program ini, diharapkan dapat tercipta generasi penerus bangsa yang lebih cerdas dan mampu bersaing di era globalisasi. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara pemerintah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
