Dua Sekolah Rakyat di Sumbar Segera Beroperasi Tahun Ajaran 2025-2026

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengumumkan beroperasinya dua Sekolah Rakyat di Padang dan Solok, Sumatera Barat, pada tahun ajaran 2025-2026, sebagai bagian dari program 100 Sekolah Rakyat yang didanai APBN.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, baru-baru ini mengumumkan kabar baik bagi pendidikan di Sumatera Barat (Sumbar). Dalam kunjungannya ke Padang, Selasa, Mensos menyatakan bahwa dua Sekolah Rakyat (SR) akan segera beroperasi di provinsi tersebut pada tahun ajaran 2025-2026. Satu SR akan berlokasi di Kota Padang, dan satu lagi di Solok. Pengumuman ini menjawab harapan masyarakat Sumbar akan akses pendidikan yang lebih terjangkau.

Mensos Saifullah Yusuf meninjau langsung lokasi SR di Kota Padang yang akan bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Beliau juga berkesempatan berdialog dengan calon siswa dan wali murid, mendengarkan langsung aspirasi dan harapan mereka terhadap program SR ini. Kunjungan ini juga mencakup peninjauan ruangan kelas yang akan digunakan untuk tahun ajaran mendatang.

Kesiapan operasional SR ini tak luput dari perhatian pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memastikan kelayakan bangunan, termasuk kelengkapan asrama seperti meja, kursi, dan tempat tidur siswa sebelum proses belajar mengajar dimulai. Mensos menegaskan, "Kalau Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan laik maka proses belajar akan kita mulai tahun ini."

Sekolah Rakyat di Sumatera Barat: Harapan Baru Bagi Pendidikan

Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pembangunan SR di Sumbar merupakan langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Mensos juga menyampaikan bahwa Universitas Negeri Padang (UNP) telah mengusulkan pembangunan SR dan usulan tersebut akan masuk dalam 80 lokasi SR yang akan disurvei Kemensos.

Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 100 SR pada tahun 2025 dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Mensos menambahkan bahwa, "Tahun ini kita bangun 100 titik Sekolah Rakyat menggunakan dana APBN, dan 200 titik lagi partisipasi swasta." Program ini menargetkan pembangunan SR di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.

Pembangunan SR membutuhkan lahan yang cukup luas. Mensos menjelaskan bahwa setidaknya dibutuhkan tujuh hingga delapan hektare lahan untuk mendirikan satu SR. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi para siswa.

Respon Positif dari Masyarakat

Antusiasme masyarakat terhadap program SR sangat tinggi. Wiwit (40), salah seorang calon wali murid di Kota Padang, mengungkapkan rasa syukurnya atas inisiatif pemerintah ini. Ia mengatakan, "Dengan adanya Sekolah Rakyat ini sangat membantu orang tua yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya tapi terkendala biaya." Hal ini menunjukkan bahwa program SR telah tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau, diharapkan semakin banyak anak Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas.

Keberadaan dua Sekolah Rakyat di Sumbar menandai langkah maju dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Semoga program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.