Kemensos Segera Aktifkan 2 Sekolah Rakyat di Makassar, Anggaran Siap dari APBN
Kementerian Sosial segera mengoperasikan dua Sekolah Rakyat di Makassar, sebagai bagian dari 53 sekolah serupa di Indonesia, dengan anggaran yang telah disiapkan dari APBN.
Kementerian Sosial (Kemensos) bersiap meluncurkan program Sekolah Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengaktifan 53 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dan dua di antaranya akan beroperasi di Makassar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengungkapkan hal tersebut saat meninjau lokasi Sekolah Rakyat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Sulsel, Makassar, Kamis (8/5). Ia didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Gus Ipul memastikan bahwa proses pengaktifan Sekolah Rakyat telah memasuki tahap akhir, tinggal menunggu perekrutan tenaga pengajar dan kepala sekolah.
"Ada 53 lokasi untuk tahun ini (se-Indonesia), bahkan rencana Juli dijalankan," ujar Gus Ipul kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa tahapan program telah berjalan dan kini fokus pada perekrutan guru dan kepala sekolah untuk ke-53 Sekolah Rakyat tersebut. Salah satu lokasi di Makassar yang telah siap adalah Gedung BPSDM, yang mampu menampung hingga 400 siswa.
Sekolah Rakyat di Makassar: Persiapan Akhir dan Anggaran APBN
Gus Ipul menjelaskan bahwa dua lokasi Sekolah Rakyat di Makassar telah disiapkan. Selain Gedung BPSDM, lokasi lainnya direncanakan di Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Gedung BPSDM, yang sudah siap menampung 100 siswa, akan diperluas kapasitasnya hingga 400 siswa. "Ini luar biasa sekali. Saya akan lapor ke presiden nanti," tambahnya.
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Sekolah Rakyat. Anggaran tersebut akan mencakup kebutuhan siswa, mulai dari seragam hingga makanan. "Kalau anggaran sudah disiapkan semua dari arahan presiden dari APBN, mulai dari seragam, untuk kebutuhan makanan dan lain sebagainya, itu ditanggung oleh APBN. (Kisaran), ini lagi dihitung sekarang. Jadi, nanti ada hitungan setiap siswa," jelas Gus Ipul.
Proses perhitungan kebutuhan yang lebih detail untuk tahap pertama telah dilakukan. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) juga hampir rampung dan saat ini masih dalam tahap survei. Setelah survei selesai, RAB akan difinalisasi, dan pembiayaan akan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. "Setelah survei, dibikin RAB. Baru kita akan ketahui berapa yang dibutuhkan untuk renovasi dan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Nanti berikutnya, kita akan berbagi pembiayaan. Mana yang sudah dibiayai pusat, nanti yang belum ditambahi sama provinsi, diperkuat oleh kota," jelasnya.
Rekrutmen Guru dan Kepala Sekolah
Gus Ipul menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh biaya operasional Sekolah Rakyat akan ditanggung APBN. Namun, rekrutmen tenaga pengajar diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. "Tenaga gurunya usulan dari gubernur, dari wali kota, bupati. Misalnya kepala sekolah itu, nanti ada beberapa nama yang sudah masuk dari daerah setempat. Jadi, kalau Kota Makassar itu, (guru) ASN, yang jadi kepala sekolah. Kalau di tingkat provinsi, juga nanti salah satu ASN yang memenuhi syarat, kepala sekolahnya dari provinsi," paparnya.
Sebelum meninjau Gedung BPSDM, Mensos dan rombongan mengunjungi lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Salodong, serta mengunjungi Naila Syamsul, penerima beasiswa dan bantuan satu unit rumah dari program keluarga miskin ekstrim. Mereka juga bertemu dengan orang tua siswa penerima beasiswa Sekolah Rakyat di Gedung BPSDM dan meninjau fasilitasnya. Kunjungan diakhiri dengan peninjauan rumah Naila Syamsul di Kecamatan Panakukang.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Makassar dan seluruh Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, program ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
