Pemerintah luncurkan program Sekolah Garuda, membangun dan mentransformasi SMA/MA di pelosok Indonesia untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas.

Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui empat jalur untuk mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anak di Lampung.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah resmi menerbitkan Perda Pendidikan Inklusif untuk memastikan pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas.

Kuota siswa SMA/SMK di Kepri untuk tahun ajaran 2025/2026 dibatasi maksimal 48 siswa per rombel di daerah padat penduduk seperti Batam, sementara daerah lain tetap sesuai standar.

Gubernur Gorontalo meluncurkan sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMA dari SMA terluar, memastikan akses pendidikan merata hingga pelosok daerah.

Komisi X DPR RI berupaya mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah 3T melalui berbagai program dan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh anak Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendorong PGRI untuk berperan aktif dalam pemerataan pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan, guna mengatasi tantangan geografis yang kompleks.

Menteri Sosial (Mensos) telah memulai seleksi administrasi calon siswa Sekolah Rakyat yang ditargetkan menampung 1000 siswa dari keluarga kurang mampu, dengan proses yang meliputi verifikasi data, survei lapangan, dan cek kesehatan.

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, menyerahkan 22 perangkat internet Starlink untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terpencil di daerah Pegunungan Meratus.

Komisi X DPR RI mengapresiasi program digitalisasi pendidikan Kemendikdasmen sebagai solusi pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), terutama dalam mengatasi kendala geografis dan kesenjangan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto, selaras dengan visi daerah untuk pendidikan inklusif dan gratis.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan akses dan sebaran pendidikan yang tidak merata sebagai faktor utama tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti Cianjur dan Bone.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan Rp146 juta untuk rehabilitasi SDN Simpang Teumarom di Woyla Barat, serta meningkatkan status sekolah tersebut menjadi negeri demi pemerataan akses pendidikan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merekomendasikan pendanaan khusus untuk daerah 3T agar tercipta pendidikan berkualitas, seperti yang disampaikan dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI.

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mengatasi permasalahan fasilitas pendidikan yang memprihatinkan.

Anggota DPR RI Rahmat Saleh mendorong pemerataan akses pendidikan layak di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang masih menghadapi kesenjangan akses antara perkotaan dan pedesaan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) umumkan komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dengan revitalisasi sekolah secara nasional, dimulai 2 Mei 2025.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tekankan pentingnya pemerataan pendidikan di Maluku dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), seraya mengajak kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan generasi hebat.

Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanty, menekankan perkembangan positif dan tantangan sistem pendidikan Indonesia dalam peringatan Hardiknas 2025, serta upaya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan.

Disdik Kabupaten Cirebon meluncurkan program sekolah unggulan di sembilan sekolah sebagai upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, ditandai dengan uji coba program dan pelatihan guru.