Gubernur Gorontalo meluncurkan sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMA dari SMA terluar, memastikan akses pendidikan merata hingga pelosok daerah.

Komisi X DPR RI berupaya mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah 3T melalui berbagai program dan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh anak Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendorong PGRI untuk berperan aktif dalam pemerataan pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan, guna mengatasi tantangan geografis yang kompleks.

Menteri Sosial (Mensos) telah memulai seleksi administrasi calon siswa Sekolah Rakyat yang ditargetkan menampung 1000 siswa dari keluarga kurang mampu, dengan proses yang meliputi verifikasi data, survei lapangan, dan cek kesehatan.

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, menyerahkan 22 perangkat internet Starlink untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terpencil di daerah Pegunungan Meratus.

Komisi X DPR RI mengapresiasi program digitalisasi pendidikan Kemendikdasmen sebagai solusi pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), terutama dalam mengatasi kendala geografis dan kesenjangan tenaga pendidik.

Pemerintah Aceh telah menyiapkan lahan seluas 25 hektare di Aceh Besar untuk membangun sekolah unggul Garuda Baru sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dengan harapan dapat melengkapi program Garuda Transformasi yang telah ada.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, memaparkan strategi pemerataan pendidikan di Denpasar, termasuk pembangunan sarana, beasiswa, dan program 'Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat'.

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikbudristek) Stella Christie memastikan Program Sekolah Unggul Garuda tak mengubah kurikulum, melainkan mengoptimalkannya lewat pembinaan guru dan siswa serta peningkatan kerja sama dengan.

Pemkab Buleleng, Bali, meluncurkan program pendampingan intensif bagi siswa SMP yang kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, dengan melibatkan psikolog dan kolaborasi keluarga untuk memastikan pendidikan inklusif.

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mengatasi permasalahan fasilitas pendidikan yang memprihatinkan.

Anggota DPR RI Rahmat Saleh mendorong pemerataan akses pendidikan layak di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang masih menghadapi kesenjangan akses antara perkotaan dan pedesaan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) umumkan komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dengan revitalisasi sekolah secara nasional, dimulai 2 Mei 2025.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tekankan pentingnya pemerataan pendidikan di Maluku dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), seraya mengajak kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan generasi hebat.

Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanty, menekankan perkembangan positif dan tantangan sistem pendidikan Indonesia dalam peringatan Hardiknas 2025, serta upaya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan.

Disdik Kabupaten Cirebon meluncurkan program sekolah unggulan di sembilan sekolah sebagai upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, ditandai dengan uji coba program dan pelatihan guru.

Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanty, mengapresiasi kemajuan pendidikan Indonesia namun menyoroti tantangan seperti ketimpangan kualitas dan rendahnya literasi digital dalam peringatan Hardiknas 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T, dan menekankan pentingnya kesejahteraan guru serta penanganan masalah perundungan di sekolah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar berkomitmen memperluas pendidikan inklusif di seluruh wilayah, mengatasi tantangan kesadaran masyarakat dan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berkomitmen untuk memastikan semua anak di Kalbar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, termasuk dengan membangun sekolah baru di daerah perbatasan dan bantuan BOS hingga Rp1,8 juta per tahun.