Universitas Pattimura (Unpatti) meningkatkan kualitas layanan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru untuk pemerataan pendidikan tinggi di wilayah terluar.

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Disdik Tapin memprioritaskan domisili dalam penempatan guru PPPK 2025 untuk memudahkan adaptasi dan pemerataan kualitas pendidikan, dengan 77 dari 100 formasi telah terisi.

Pemkab Jayawijaya resmikan program sekolah sepanjang hari di YPPK Santo Michael Hepuba, Distrik Asolokobal, Papua Pegunungan, sebagai upaya mencerdaskan generasi muda dan pemerataan pendidikan.

YPMAK dan Pemprov Papua Tengah berkolaborasi sinkronisasi data penerima beasiswa untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Papua, mencegah duplikasi bantuan, dan meningkatkan kualitas SDM.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang berhasil mengumpulkan dana zakat Ramadhan sebesar Rp2,9 miliar dari civitas akademika, dana tersebut akan disalurkan untuk kesejahteraan warga dan pemerataan akses pendidikan.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia.

Kemdikbudristek telah menyalurkan Rp6,3 triliun untuk KIP Kuliah semester genap 2025, dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan tinggi bagi siswa kurang mampu dan berprestasi.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen penuhi kekurangan 1.394 guru melalui program PPG dan berbagai strategi, termasuk redistribusi guru dan kerja sama dengan TNI.

Sekolah Rakyat (SR) hadir sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, bukan untuk menggantikan sekolah formal yang sudah ada.

Kemendikbudristek mensosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 ke seluruh daerah di Indonesia untuk memastikan pendidikan berkualitas dan merata bagi semua anak.

Menteri Agama mengusulkan madrasah sebagai alternatif utama Sekolah Rakyat untuk pemerataan pendidikan bagi keluarga miskin, memanfaatkan potensi madrasah dan pesantren yang telah ada.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi data calon murid jalur domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna mencegah kecurangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meluncurkan program Berani Cerdas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus menekan angka putus sekolah dan pemerataan akses pendidikan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pemerataan akses pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM, mengingat disparitas lama sekolah yang signifikan antar daerah.

Anggota DPR RI Nilam Sari Lawira mendorong peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan di daerah 3T untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM.

Pemprov Jawa Timur mengalokasikan dana efisiensi anggaran Dinas Pendidikan untuk membangun infrastruktur sekolah di daerah terpencil yang belum pernah mendapat bantuan, meliputi pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas sanitasi.

Dinas Pendidikan Palangka Raya berkomitmen meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan teknologi dan pengembangan kapasitas untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong mengevaluasi penyaluran dana BOS daerah untuk memastikan pemerataan dana ke semua sekolah, terutama sekolah di daerah pedalaman dan terisolir yang selama ini kurang mendapatkan alokasi.

Komisi X DPR RI mengunjungi Universitas Airlangga (Unair) untuk membahas sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan transparan, dengan fokus pada jalur prestasi dan kesempatan bagi siswa dari daerah 3T.