Pemkab Demak menyiapkan lahan seluas lebih dari lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari program pendidikan nasional.

Komisi X DPR RI mengapresiasi program digitalisasi pendidikan Kemendikdasmen sebagai solusi pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), terutama dalam mengatasi kendala geografis dan kesenjangan tenaga pendidik.

Pemerintah Kota Tanjungpinang hibahkan lahan seluas 12 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan Madong, guna menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi warga kurang mampu, dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, khususnya di NTT, melalui perbaikan infrastruktur dan akses teknologi.

Pemerintah Provinsi Lampung tengah mempersiapkan dokumen untuk mendirikan Sekolah Rakyat di dua lokasi, Kota Baru (Lampung Selatan) dan Slusuban (Lampung Tengah), dengan target pembangunan dimulai tahun ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan lahan seluas 8,9 hektare di Kendari untuk membangun Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu yang mencakup jenjang SD hingga SMA.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, fokus pada pembangunan infrastruktur layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, dalam RPJMD Kota Semarang 2025-2029.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merekomendasikan pendanaan khusus untuk daerah 3T agar tercipta pendidikan berkualitas, seperti yang disampaikan dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI.

Pemerintah Kabupaten Cianjur melengkapi berkas administrasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Campaka dan Cibinong, memastikan ketersediaan lahan dan memenuhi persyaratan Kemensos.

Pemerintah Kabupaten Solok meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Lubuak Selasih, menyambut kunjungan Menteri PUPR RI yang dijadwalkan pada 3 Mei 2025, guna menunjukkan potensi pendidikan berbasis masyarakat.

Disdikbud Kaltim segera memperbaiki SMA Negeri 9 Samarinda pasca kebakaran dan fokus meningkatkan infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seiring perkembangan IKN.

Tim Kementerian PU meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas, mengecek kesiapan lahan dan kolaborasi dengan Pemkab Banyumas dan Kementerian Sosial untuk memulai pembangunan pada tahun ajaran 2025-2026.

Wakil Bupati Solok meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Aripan, seluas enam hektare, guna memastikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

Pemprov Kepri alokasikan Rp25 miliar untuk membangun 58 ruang kelas baru di SMA/SMK Negeri se-Kepri pada 2025, dengan fokus utama di Batam guna mengatasi daya tampung sekolah.

Pemerintah Kabupaten Bombana meluncurkan program bus sekolah gratis dan gerakan 'Berani Bersih Wonuaku' untuk meningkatkan akses pendidikan dan kebersihan di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkomitmen penuhi kekurangan 1.394 guru melalui program PPG dan berbagai strategi, termasuk redistribusi guru dan kerja sama dengan TNI.

Gubernur Banten, Andra Soni, berkomitmen menyelesaikan pembangunan empat sekolah filial yang hingga kini masih menumpang di sekolah lain, ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Dinas Sosial Provinsi Lampung memastikan Sekolah Rakyat akan diutamakan untuk anak keluarga desil satu, dengan dua lokasi potensial di Lampung Tengah dan Pesawaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen membangun sekolah rakyat di seluruh kabupaten untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan 53 Sekolah Rakyat siap diresmikan tahun ajaran 2025, didukung penuh oleh APBN dan kerjasama antar kementerian.