Kementerian PUPR membentuk Satgas Sekolah Rakyat untuk membangun infrastruktur penunjang program sekolah gratis dan berkeadilan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kementerian PU membentuk Satgas Sekolah Rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan dan mendukung terciptanya sumber daya manusia unggul di Indonesia.

Pemkot Denpasar membangun lima gedung sekolah baru di tahun 2025 dengan total anggaran Rp84,6 miliar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan visi Denpasar Maju.

Pemerintah Kabupaten Lebak menyediakan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan meningkatkan akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Cikapek, Leuwidamar.

Pemprov Kepri alokasikan Rp6 miliar untuk membangun SMA di Pulau Tiga, Natuna, guna meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi kesulitan siswa yang harus menyeberangi laut untuk bersekolah.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan alokasikan Rp2 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Disdikbud Kaltim segera memperbaiki SMA Negeri 9 Samarinda pasca kebakaran dan fokus meningkatkan infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seiring perkembangan IKN.

Tim Kementerian PU meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas, mengecek kesiapan lahan dan kolaborasi dengan Pemkab Banyumas dan Kementerian Sosial untuk memulai pembangunan pada tahun ajaran 2025-2026.

Wakil Bupati Solok meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Aripan, seluas enam hektare, guna memastikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

Pemprov Kepri alokasikan Rp25 miliar untuk membangun 58 ruang kelas baru di SMA/SMK Negeri se-Kepri pada 2025, dengan fokus utama di Batam guna mengatasi daya tampung sekolah.

Disdik Manokwari memastikan bantuan pendidikan tetap berjalan di tahun ini, meskipun pemerintah pusat memberlakukan efisiensi anggaran, dengan harapan jumlah bantuan dapat sama dengan tahun 2024.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pemerataan akses pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM, mengingat disparitas lama sekolah yang signifikan antar daerah.

SMKN 1 Yembun di Tambrauw, Papua Barat Daya, kekurangan asrama sehingga siswa tinggal di rumah guru; sekolah berharap pemerintah segera membangun asrama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemkab Bekasi menggelontorkan Rp185 miliar untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di 100 gedung sekolah pada tahun 2025, meliputi pembangunan gedung baru, rehabilitasi, dan penataan lingkungan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan perbaikan 600 ruang kelas sekolah setiap tahun untuk mengatasi 3.080 ruang kelas rusak, dengan strategi terinci per daerah pemilihan dalam kurun waktu lima tahun.

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, berkomitmen meningkatkan infrastruktur pendidikan dan akses air bersih warga sebagai program prioritas di tahun 2025, ditandai dengan peninjauan langsung ke SMPN 16 Kedamean dan Desa Pranti.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur memastikan perbaikan sekolah rusak akibat bencana alam akan dilakukan pada tahun 2025 dengan anggaran Rp20 miliar dari DAK.

Komisi IV DPRD Bali memfasilitasi pertemuan antara kepala sekolah dari berbagai kabupaten dengan Dinas Dikpora Bali untuk membahas dan mencari solusi terkait permasalahan infrastruktur pendidikan di sejumlah sekolah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyiapkan lahan seluas 25,7 hektare untuk pembangunan SMA Unggul Garuda, sebuah inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor membangun tujuh laboratorium baru di SMA/SMK seharga Rp9 miliar untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran praktik siswa.