Desentralisasi fiskal di Indonesia, meski anggarannya terus meningkat, menunjukkan anomali; apakah kebijakan ini efektif mendorong pembangunan daerah atau justru menjadi sumber inefisiensi?

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengumumkan finalisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pesantren yang segera diterbitkan untuk mendukung pendidikan keagamaan dan pemberdayaan pesantren di Jawa Tengah.

Pemerintah mengalokasikan Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog guna membeli beras dari petani, demi menjaga kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras serta ketahanan pangan nasional.

Gubernur Banten, Andra Soni, mendorong intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa di tengah keterbatasan regulasi, serta menyoroti disparitas fiskal antar daerah dalam retret kepala daerah se-Indonesia di Akmil Magelang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelontorkan anggaran Rp120 miliar untuk peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2025 guna meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah.