Gubernur Banten Usul Intervensi Pembangunan Jalan Desa di Retret Akmil
Gubernur Banten, Andra Soni, mendorong intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa di tengah keterbatasan regulasi, serta menyoroti disparitas fiskal antar daerah dalam retret kepala daerah se-Indonesia di Akmil Magelang.
Gubernur Banten, Andra Soni, dalam sebuah retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, baru-baru ini mengutarakan pentingnya intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa. Retret yang dihadiri para kepala daerah se-Indonesia ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai permasalahan daerah, termasuk infrastruktur desa. Menurut Gubernur Andra, kondisi jalan desa menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Banten dan daerah lainnya di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni di Serang, Banten, Senin lalu. Ia menekankan bahwa akses jalan yang memadai menjadi prioritas utama bagi masyarakat. "Masyarakat itu yang utama itu jalan," ujarnya, menyoroti betapa pentingnya infrastruktur jalan bagi kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
Namun, kendala regulasi saat ini membatasi peran pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa. Oleh karena itu, Gubernur Andra Soni mendorong adanya perubahan kebijakan yang memungkinkan pemerintah provinsi untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di tingkat desa, guna meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Intervensi Pemerintah Provinsi dan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera
Gubernur Andra Soni melihat pentingnya intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa sebagai solusi atas keterbatasan anggaran dan kapasitas di tingkat desa. Ia mencontohkan program ‘Bangun Jalan Desa Sejahtera’ (Bang Andra) yang diinisiasinya sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas di pelosok desa di Banten. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan aksesibilitas yang masih menjadi tantangan.
Lebih lanjut, Gubernur Andra Soni menghubungkan pentingnya pembangunan jalan desa dengan program AstaCita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan keselarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar.
Program Bang Andra sendiri dirancang untuk memberikan kemudahan akses hingga ke pelosok desa. Dengan adanya intervensi dari pemerintah provinsi, diharapkan pembangunan jalan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah.
Disparitas Fiskal Antar Daerah dan Alokasi Anggaran yang Adil
Selain masalah pembangunan jalan desa, Gubernur Andra Soni juga menyoroti permasalahan disparitas fiskal yang terjadi antar kabupaten/kota di Banten. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih adil dalam alokasi anggaran, terutama untuk membantu daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan layanan publik.
Ketimpangan fiskal ini berdampak pada kesenjangan pembangunan antar wilayah. Daerah dengan sumber daya fiskal yang terbatas seringkali kesulitan untuk membangun infrastruktur yang memadai, termasuk jalan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat meratakan distribusi anggaran agar pembangunan dapat berjalan merata di seluruh wilayah.
Gubernur Andra Soni berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam mengatasi disparitas fiskal ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dengan adanya intervensi yang lebih besar dari pemerintah provinsi dan kebijakan alokasi anggaran yang lebih adil, diharapkan pembangunan jalan desa dapat berjalan lebih lancar dan merata di seluruh wilayah Banten, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan.
Kesimpulannya, diskusi Gubernur Andra Soni dalam retret di Akmil Magelang menyoroti pentingnya intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa dan perlunya kebijakan yang lebih adil dalam alokasi anggaran untuk mengatasi disparitas fiskal antar daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata.
