Gubernur PBD Tekankan Prioritas Pembangunan SDM di Musrenbang 2026
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mendesak bupati dan wali kota se-provinsi untuk memprioritaskan pembangunan SDM dalam Musrenbang 2026 guna menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Elisa Kambu, menekankan pentingnya prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam upaya membangun masa depan provinsi tersebut. Pernyataan ini disampaikan beliau di Sorong, Senin (21/4), mengingatkan para bupati dan wali kota di PBD untuk menjadikan pembangunan SDM sebagai fokus utama dalam Musrenbang 2026.
Dalam arahannya, Gubernur Kambu menjelaskan bahwa meskipun infrastruktur penting, pembangunan SDM jauh lebih krusial untuk keberlanjutan pembangunan PBD. Beliau menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi Papua Barat Daya yang berkualitas untuk masa depan. Hal ini disampaikannya dengan pernyataan, "Semua hal memang penting, infrastruktur juga penting, tapi yang lebih utama yaitu membangun SDM. Tanggung jawab pemerintah daerah yaitu menyiapkan masa depan generasi Papua Barat Daya yang berkualitas."
Kekayaan sumber daya alam (SDA) PBD yang melimpah, seperti gas, minyak, dan bahan tambang lainnya, menjadi latar belakang pentingnya fokus pada SDM. Gubernur Kambu menyadari bahwa SDA suatu saat akan habis, namun SDM yang berkualitas akan menjadi aset abadi bagi provinsi tersebut. Beliau menambahkan, "Yang tidak pernah akan habis yaitu SDM. Kalau kita memiliki SDM yang baik pasti kita ada di posisi dimana-mana, bukan kita kemana-mana."
Musrenbang 2026: Fokus Peningkatan Kualitas SDM
Gubernur Kambu secara tegas meminta seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya untuk memasukkan program peningkatan kualitas SDM generasi muda sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2026. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di provinsi tersebut.
Beliau menyoroti masih banyaknya anak-anak asli PBD yang belum mendapatkan akses pendidikan formal yang layak. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki peran penting untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai. "Itu yang menjadi fokus kita untuk dilakukan intervensi," tegas Gubernur Kambu.
Salah satu target yang ingin dicapai adalah tersedianya gedung sekolah minimal hingga kelas 3 SD di setiap kampung. Untuk kelas 4-6 SD, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah terdekat. "Kalau anggaran daerah memungkinkan, bangun gedung sekolah sampai kelas 3 SD untuk menjawab kebutuhan anak-anak agar bisa sekolah. Nanti kalau naik ke kelas 4 sampai kelas 6 bisa pindah sekolah ke kampung terdekat," jelas Gubernur Kambu.
Intervensi Pemerintah untuk SDM Berkualitas
Dalam lima tahun ke depan, Gubernur Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menargetkan peningkatan kualitas SDM di PBD, yang diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target ini, menurutnya, membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Kambu juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk anak-anak berpotensi akademik namun terkendala ekonomi keluarga. "Anak-anak kita yang potensial secara akademik, tapi tidak didukung dengan kemampuan ekonomi keluarga, itu yang harus pemerintah lakukan intervensi dengan langkah-langkah yang konkret," ujarnya.
Program-program peningkatan kualitas SDM yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pembangunan manusia di Papua Barat Daya. Hal ini akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat PBD.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, diharapkan pembangunan SDM di Papua Barat Daya dapat berjalan efektif dan menghasilkan generasi muda yang berkualitas, siap menghadapi tantangan masa depan, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.
