Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Kepri Aman, Tak Dipangkas Meski Ada Efisiensi APBD
Wakil Gubernur Kepri memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap prioritas di APBD 2025, bahkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, memberikan jaminan bahwa anggaran sektor pendidikan dan kesehatan Provinsi Kepri untuk tahun 2025 tetap aman dan tidak akan dipangkas. Hal ini disampaikannya meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepastian ini disampaikan Nyanyang di Tanjungpinang, Senin (24/2), menanggapi rencana efisiensi anggaran. Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2025, tercatat alokasi dana pendidikan sebesar Rp1,01 triliun dan kesehatan sebesar Rp453,02 miliar. Kedua sektor ini tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepri.
Menurut Wagub, "Pendidikan dan kesehatan itu masuk skala prioritas, jadi tak terdampak efisiensi. Kecuali anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial lainnya, itu yang dipangkas," tegasnya.
Prioritas Pendidikan dan Kesehatan di Kepri
Nyanyang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Ansar Ahmad untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepri. Dengan akses pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan, diharapkan tidak ada lagi anak-anak Kepri yang putus sekolah atau kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.
Wagub menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. "Semua masyarakat Kepri punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, maupun menikmati pelayanan kesehatan yang memadai," ujarnya. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.
Selain fokus pada pendidikan dan kesehatan, Pemprov Kepri juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan investasi yang merata di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Hal ini bertujuan untuk menunjang pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sinergi Program Nasional dan Daerah
Nyanyang juga menyampaikan komitmen untuk menyelaraskan program nasional dengan program daerah. Ia bersama Gubernur Ansar Ahmad berkomitmen untuk menyelaraskan program 'Astacita' Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan di Kepri selaras dengan visi dan misi pemerintah pusat.
Setelah Gubernur kembali dari kegiatan retret di Akmil Magelang, akan dilakukan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan terwujudnya visi-misi 'Kepri Maju, Makmur, dan Berbudaya'. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan semua program berjalan sinergis dan efektif.
Dengan adanya jaminan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kepri akan meningkat. Komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor ini menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan IPM dan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah untuk merealisasikan komitmen ini akan diumumkan setelah koordinasi dengan seluruh OPD selesai dilakukan. Masyarakat Kepri menantikan realisasi dari komitmen tersebut guna mewujudkan Kepri yang lebih maju, makmur, dan berbudaya.
