DTSEN: Awal Baru Penuntasan Kemiskinan di Indonesia?
Menteri Koordinator PMK menerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, diharapkan menjadi solusi akurasi data untuk penuntasan kemiskinan di Indonesia.
Jakarta, 20 Februari 2024 - Indonesia memasuki babak baru dalam upaya penuntasan kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Abdul Muhaimin Iskandar, secara resmi menerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penyerahan ini menandai selesainya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, sebuah tonggak sejarah dalam pengelolaan data sosial ekonomi Indonesia.
Penyerahan DTSEN disambut antusias oleh Menko PMK. Ia menyebutnya sebagai momen bersejarah dan membanggakan. "Bersyukur yang luar biasa hari ini kita semua menyaksikan sejarah penting bagi bangsa kita dengan tuntasnya pelaksanaan perintah presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Ini merupakan kebanggaan dan kita semua menjadi bagian dari sejarah ini," ungkap Muhaimin Iskandar dalam sambutannya di Jakarta.
Kehadiran DTSEN diharapkan mampu menjawab tantangan selama ini dalam penyaluran bantuan sosial. Ketidaktepatan sasaran bantuan menjadi masalah krusial yang selama ini menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan. Data terintegrasi dan akurat yang dimiliki DTSEN diyakini akan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.
Data Tunggal, Solusi Tepat Sasaran
Menurut Menko PMK, keakuratan data sosial ekonomi sangat krusial dalam menentukan ketepatan sasaran bantuan. DTSEN, dengan data yang terintegrasi, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program-program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. "DTSEN adalah jawaban bagi keraguan atas ketidaktepatan sasaran bantuan sosial serta solusi untuk menyempurnakan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan saat ini," tegas Muhaimin Iskandar.
Tidak hanya itu, DTSEN juga diharapkan mampu menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Dengan data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran dan efektif. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah secara maksimal.
Manfaat lain dari DTSEN adalah pengurangan potensi kebocoran anggaran negara. Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial seringkali menyebabkan pemborosan anggaran. Dengan DTSEN, pemerintah dapat meminimalisir hal tersebut dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.
Dukungan Penting dari Berbagai Pihak
Menko PMK menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan DTSEN. Ia menyebutkan peran penting BPS, Bappenas, dan Kemensos dalam proses penyusunan dan integrasi data. Kerja sama dan kolaborasi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan DTSEN.
Acara penyerahan DTSEN turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran mereka semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya penuntasan kemiskinan di Indonesia.
Semoga DTSEN menjadi langkah awal yang cemerlang dalam penuntasan agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, diharapkan program-program pemerintah dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup lebih sejahtera dan berdaya.
Keberhasilan DTSEN juga bergantung pada pemeliharaan dan pemutakhiran data secara berkala. Pemerintah perlu memastikan data selalu akurat dan relevan dengan kondisi terkini. Hal ini akan menjamin keberlanjutan manfaat DTSEN dalam upaya penuntasan kemiskinan di Indonesia.
