Indonesia Cetak Sejarah: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Resmi Diluncurkan
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menandai tonggak sejarah baru dalam penyaluran bansos dan program pemberdayaan.
Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dalam pengelolaan data sosial ekonomi. Pada tanggal 20 Februari, pemerintah meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta. Peluncuran ini menandai era baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat, di mana seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) akan menggunakan DTSEN sebagai acuan utama. Inisiatif ini diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan diimplementasikan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan rasa gembiranya atas keberhasilan peluncuran DTSEN. Ia mengungkapkan bahwa amanat Presiden Prabowo untuk menciptakan data tunggal dan akurat telah terlaksana. "Perintah Presiden data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal," kata Mensos Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memberikan arahan sejak sebelum pelantikan Mensos, menekankan pentingnya data yang akurat dalam penyaluran bansos.
DTSEN merupakan hasil integrasi tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut kemudian dipadankan dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi. Proses pemadanan data ini melibatkan konsultasi intensif dengan Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri, menunjukkan komitmen kolaboratif antar lembaga pemerintahan.
Data Tunggal untuk Bansos yang Tepat Sasaran
Dengan diluncurkannya DTSEN, diharapkan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran dan efektif. Data yang terintegrasi dan akurat akan meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemensos akan menggunakan DTSEN sebagai data utama untuk penyaluran bantuan sosial di periode berikutnya. Mekanisme pemutakhiran data juga telah disiapkan, baik melalui jalur formal (RT/RW) maupun jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
Aplikasi Cek Bansos memungkinkan masyarakat untuk mengajukan usul dan sanggah terkait penerima bantuan sosial dengan melampirkan bukti yang diperlukan. "Orang enggak boleh hanya ngomong tok enggak tepat sasaran. Buktikan dengan melampirkan beberapa hal, ada ketentuannya," tegas Mensos Saifullah Yusuf. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan penyaluran bansos.
Kepala BPS, Amalia, menjelaskan bahwa DTSEN saat ini mencatat 285 juta individu tunggal tanpa duplikasi dan 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah berdasarkan data Dukcapil. Namun, data ini bersifat dinamis dan akan terus dimutakhirkan secara berkala melalui ground check dan input data baru. Pemutakhiran ini akan dilakukan sesuai dengan arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Kolaborasi Antar Lembaga dan Inpres Nomor 4/2025
Proses penyusunan DTSEN merupakan hasil kolaborasi yang erat antar berbagai kementerian dan lembaga. Laporan final DTSEN ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan DTSEN. Inpres ini memberikan mandat kepada BPS untuk melakukan pemadanan dan validasi data, serta menetapkan mekanisme pemutakhiran data secara berkala. Dengan adanya Inpres ini, diharapkan DTSEN dapat menjadi acuan yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengelolaan data sosial ekonomi di Indonesia.
Peluncuran DTSEN merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial di Indonesia. Data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Proses pemutakhiran data yang transparan dan partisipatif juga akan memastikan keakuratan data dan kepercayaan publik.
Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dari kolaborasi dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. DTSEN diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam pengelolaan data sosial ekonomi yang efektif dan efisien.
