Sinergi Kemensos, Kemenpupr, dan BPS Sukseskan Program BSPS Lewat DTSEN
Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Badan Pusat Statistik berkolaborasi memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tepat sasaran.
Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kemenpupr), dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi bersinergi untuk menyukseskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diprioritaskan Presiden. Kolaborasi ini memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan, memastikan tepat sasaran dan efektifitas program.
Kerja sama tersebut diumumkan di Jakarta pada Selasa, 18 Maret 2024. Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program BSPS sangat relevan dengan tugas Kemensos, mengingat penyediaan rumah layak huni erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Penggunaan DTSEN dinilai akan mempermudah proses penyasaran bantuan dibandingkan data-data sebelumnya.
"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos)," kata Mensos Saifullah Yusuf, menekankan sinergi antar kementerian. Ia menambahkan, akurasi data sangat penting untuk efektivitas program. Meskipun DTSEN bersifat dinamis, BPS berkomitmen melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali untuk menjaga keakuratannya.
Program BSPS dan Sasarannya
Menteri PKP, Maruar Sirait, menyatakan komitmennya untuk menggunakan DTSEN dalam pelaksanaan Program BSPS. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, air bersih, dan kekuatan bangunan. Sasaran program meliputi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
Program BSPS difokuskan pada peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan DTSEN, diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan terukur.
Kualitas data menjadi kunci keberhasilan program. Pemutakhiran data secara berkala oleh BPS memastikan data yang digunakan selalu akurat dan mencerminkan kondisi terkini. Hal ini akan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan dan meningkatkan efektivitas program.
DTSEN dan Perangkingan Desil
Kepala BPS, Amalia Adininggar, menjelaskan perangkingan desil dalam DTSEN. Desil 1 mencakup warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400.000, Desil 2 di bawah Rp600.000, dan Desil 3 di bawah Rp900.000. Kriteria setiap desil selanjutnya bervariasi antar provinsi.
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan prioritas program pengentasan kemiskinan difokuskan pada Desil 1, 2, dan 3, serta sebagian keluarga rentan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka naik kelas secara ekonomi dan mencegah penurunan kualitas hidup. "Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," tegas Mensos.
DTSEN saat ini masih dalam tahap uji coba. Targetnya, uji coba ini akan segera selesai sehingga DTSEN dapat digunakan untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan kedua. Dengan demikian, program BSPS dapat berjalan lebih efektif dan efisien berkat kolaborasi dan pemanfaatan data yang akurat dan terupdate.
Integrasi DTSEN dalam program BSPS menandai langkah maju dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
