Kabupaten Banyumas melibatkan 309 pendamping PKH dalam "ground check" Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan keakuratan data dan mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai platform utama untuk kebijakan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan aman, sesuai amanat Perpres dan Inpres.

Pemerintah Kota Mataram segera menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan mengurangi perbedaan data.

Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

BPS DKI Jakarta akan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran.

Kemensos dan BPS melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peran vital pendamping PKH dalam proses pemutakhiran data.

Kemensos dan BPS berkolaborasi mempersiapkan ground checking data DTSEN untuk memvalidasi 12,4 juta data individu guna penyaluran bansos tepat sasaran di bulan Mei mendatang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi selesainya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan meningkatkan efektivitas kebijakan sosial di Indonesia, namun implementasinya menghadapi sejumlah tantangan dan peluang.

Amalia Adininggar Widyasanti resmi menjadi Kepala BPS, wanita kedua yang memimpin lembaga statistik vital ini, dengan fokus utama pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.