Pendamping PKH Sukabumi Cek Lapangan, Pastikan Akurasi Data DTSEN
Pendamping PKH Kabupaten Sukabumi melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Sukabumi, Jawa Barat, 27 Februari 2024 (ANTARA) - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sukabumi melakukan pengecekan lapangan atau ground check untuk memastikan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini merupakan program prioritas Kementerian Sosial RI yang bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Pengecekan dilakukan secara berkala, setiap tiga bulan sekali, untuk memantau perkembangan ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat.
"Proses pemutakhiran DTSEN ini akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga bisa mengetahui perkembangan ekonomi dan kesejahteraan warga yang terdata sebagai penerima manfaat bantuan sosial (bansos)," jelas Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis.
Dengan adanya pendataan rutin dan berkala, diharapkan penyaluran bansos dari Kementerian Sosial RI dan lembaga pemerintahan lainnya menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan tujuan utama program PKH yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, mendorong kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH
Untuk mendukung tugas pendamping PKH dalam memastikan akurasi DTSEN, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pendamping. Pelatihan dan pembinaan secara intensif diberikan untuk membekali mereka dengan kemampuan teknis dalam melakukan pengecekan lapangan.
"Agar program ini berjalan sesuai dengan yang diamanahkan, pendamping PKH Kabupaten Sukabumi dituntut untuk meningkatkan kualifikasi, atau kemampuan, kompetensi dan kinerja untuk mendukung tugasnya di lapangan sebagai pilar sosial di masyarakat," tambah Masykur Alawi.
Pelatihan yang diselenggarakan merupakan inisiatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi. Pelatihan ini berfokus pada pelaksanaan teknis pengecekan lapangan DTSEN, memastikan pendamping PKH memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai.
Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sukabumi untuk menjadikan PKH sebagai program strategis yang mampu memberdayakan keluarga penerima manfaat.
Peran Vital Pendamping PKH dalam Akurasi Data
Koordinator PKH Kabupaten Sukabumi, Hamdun Hamdilahini, menyatakan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan program inisiasi BPS Kabupaten Sukabumi sebagai persiapan pelaksanaan pengecekan lapangan DTSEN. Hal ini menunjukkan pentingnya peran BPS dalam mendukung program PKH.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Jabar II, Astri Yustinawati, menekankan pentingnya komitmen para pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya. Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan menuntut pendamping PKH memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni, terutama dalam menindaklanjuti program Kementerian Sosial RI, yaitu pengecekan lapangan DTSEN.
"Pendamping PKH diharapkan memiliki komitmen dalam menjalan tugasnya. Tantangan ke depan pendamping PKH dituntut harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan peran dan fungsinya terutama menindaklanjuti program Kementerian Sosial RI yakni pengecekan lapangan DTSEN yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia," tegas Astri.
Peran pendamping PKH sangat vital sebagai ujung tombak dalam melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan pemutakhiran data di tingkat keluarga. Tujuannya adalah agar setiap bansos yang disalurkan tepat sasaran dan penerima manfaat dapat lebih mandiri serta meningkatkan status ekonominya.
Dengan demikian, program PKH diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerima manfaat pada bantuan pemerintah dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.