33 PPKH dan 11 TKSK di Manokwari Perkuat Pendataan Bansos, Pastikan Tepat Sasaran
Dinas Sosial Manokwari dibantu 33 Pendamping PKH dan 11 TKSK untuk melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memberdayakan 33 Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) dan 11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka dilibatkan dalam pendataan dan verifikasi penerima bansos, memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
Plt. Kepala Dinsos Manokwari, Ferdy Lalenoh, menjelaskan bahwa petugas tersebut tidak hanya membantu program kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial, tetapi juga berperan krusial dalam pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Proses ini sejalan dengan arahan Kementerian Sosial untuk pembaruan data dan verifikasi penerima bansos setiap periode tertentu.
Data yang telah diverifikasi dan diperbarui kemudian diinput ke dalam aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS menjadi acuan utama untuk menentukan warga Manokwari yang berhak menerima bansos, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Tahun ini, pemerintah pusat telah menyalurkan bansos PKH dan bantuan sembako sejak awal tahun.
Pendataan dan Verifikasi Bansos di Manokwari
Proses verifikasi dilakukan dengan mengecek data penerima bansos melalui aplikasi DTKS. "Tugas Dinsos melalui pendamping PKH dan TKSK melakukan verifikasi sesuai data dari Disdukcapil mengecek apakah warga yang secara prosedur masih berhak menerima atau tidak, jika tidak maka otomatis akan dihapus dalam sistem," jelas Ferdy Lalenoh. Beberapa kondisi yang mengakibatkan seorang warga tidak lagi berhak menerima bansos antara lain meninggal dunia atau telah mendapatkan pekerjaan tetap.
Petugas PPKH dan TKSK tersebar di sembilan distrik di Kabupaten Manokwari, bekerja keras untuk memastikan data akurat dan bantuan tepat sasaran. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial, membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian dan produktivitas.
Kantor Pos Indonesia Cabang Manokwari turut berkontribusi dalam penyaluran bansos. Executive Manager Kantor Pos Manokwari, Dominius Harmoko Pandiangan, menyebutkan bahwa pada tahap I tahun 2025 (Januari-Maret), bansos telah disalurkan kepada 13.926 KPM dengan total anggaran Rp6,6 miliar. Untuk menjangkau lansia dan penyandang disabilitas, Kantor Pos berkolaborasi dengan Pendamping PKH melakukan penyaluran bansos langsung ke rumah.
Peran Penting PPKH dan TKSK dalam Penyaluran Bansos
PPKH dan TKSK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas program bansos di Manokwari. Mereka bekerja langsung di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan memverifikasi data penerima manfaat. Dengan demikian, bantuan sosial dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan PPKH dan TKSK ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos. Dengan pendataan yang akurat dan verifikasi yang ketat, diharapkan bantuan sosial dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi potensi penyimpangan.
Selain itu, kolaborasi antara Dinsos Manokwari, Kantor Pos, PPKH, dan TKSK menunjukkan sinergi yang baik dalam upaya penyaluran bansos. Kerja sama antar lembaga ini penting untuk memastikan program bansos berjalan efektif dan efisien.
Ke depan, diharapkan kerjasama ini terus ditingkatkan untuk memastikan program bansos di Manokwari semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
