Implementasi infrastruktur digital pada program PKH diproyeksikan menghemat anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun, sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas bantuan sosial.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Taman Anak Sejahtera (TAS) Arutala dan menargetkan pembangunan satu TAS di setiap kecamatan untuk membantu anak-anak prasejahtera.

Pemerintah Kabupaten Bantul mendata 333 anak dari keluarga kurang mampu sebagai calon siswa Sekolah Rakyat, program Kementerian Sosial untuk akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin.

Disdik Kalbar tegaskan penyaluran dana PIP tahun 2025 langsung ke rekening siswa tanpa potongan, awasi ketat data siswa melalui Dapodik dan sinkronisasi dengan DTKS.

Program Sekolah Rakyat di Banyuwangi, diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, akan memberikan pendidikan gratis berbasis asrama kepada 100 siswa kurang mampu mulai Juli 2025.

Pemkab Pamekasan mengalokasikan Rp101 miliar dari DBHCHT dan pajak daerah untuk program UHC tahun 2025, menjamin akses kesehatan bagi 574.045 jiwa dari DTKS.

Pemkab Rejang Lebong mengajukan tiga lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial RI, guna memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan bantuan sosial kepada 648 anak yatim piatu melalui Program Atensi YAPI, dengan total bantuan mencapai Rp200.000 per bulan per anak.

Pemerintah Kota Cirebon menyiapkan lahan dan opsi merger sekolah untuk mendukung program Sekolah Rakyat Kemensos bagi masyarakat miskin, dengan SMP Negeri 18 sebagai lokasi potensial.

Dinas Sosial Pekanbaru menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos senilai Rp147,6 juta kepada 156 keluarga penerima manfaat (KPM) di Pekanbaru, Riau, yang meliputi bantuan pemenuhan hidup layak dan dukungan aksesibilitas.

Pemprov DKI Jakarta memudahkan akses informasi dan pengaduan KJP Plus dan KJMU dengan membuka pos pelayanan di kantor kecamatan se-Jakarta, menjangkau lebih banyak warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah satu fasilitas pengasuhan anak di Kebon Bawang, Jakarta Utara, untuk keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS dan berpenghasilan di bawah UMP.

Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar operasi pasar dengan menjual 10.244 paket sembako bersubsidi di delapan kecamatan untuk menstabilkan harga menjelang Idul Fitri 1446 H.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pencairan bansos KLJ, KAJ, dan KPD sebesar Rp900.000 per penerima sebelum Lebaran 2025 untuk 219.252 warga.

Tim PKH Kota Madiun melakukan verifikasi data 6.657 KK penerima bansos, beralih dari DTKS ke DTSEN untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Kemenag optimistis target pengumpulan zakat nasional akan meningkat 10 persen pada 2025, didorong optimalisasi distribusi dan transparansi pengelolaan.

Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran untuk subsidi SPP sekolah swasta bagi siswa tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri, dengan rincian Rp300.000 untuk SD dan Rp400.000 untuk SMP.

Kementerian Sosial RI mengumumkan rencana untuk memberdayakan guru PNS dalam program Sekolah Rakyat, sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Komisi IV DPRD Kota Bogor mengawal penyaluran 140 alat dengar dari APBD dan CSR untuk penyandang disabilitas, memastikan penyaluran tepat sasaran sesuai Perda 2/2021.

Jelang Lebaran 2025, Pemkot Mojokerto salurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 ribu kepada 1.094 lansia kurang mampu melalui program home visit.