Ground Check Data Tunggal Sosial Ekonomi Lombok Tengah Capai 70 Persen

Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Lombok Tengah, NTB, telah mencapai 70 persen, memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menyelesaikan 70 persen proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui proses ground check atau pengecekan lapangan. Proses ini melibatkan ratusan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Tengah. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Masnun, menyatakan bahwa proses ground check masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada bulan ini. Proses verifikasi data ini sangat penting karena akan menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dengan selesainya proses verifikasi, diharapkan penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran. Data DTSEN yang lebih komprehensif akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan. Hal ini akan memastikan warga yang membutuhkan bantuan benar-benar menerimanya, sementara warga yang tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.

Verifikasi Data DTSEN di Lombok Tengah: Menjamin Bantuan Tepat Sasaran

Proses verifikasi dan validasi data DTSEN di Lombok Tengah melibatkan ratusan Pendamping PKH yang bekerja keras di 154 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. Mereka bertugas untuk memverifikasi data setiap warga, memastikan keakuratan informasi sosial ekonomi yang tercatat.

Proses ini membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Namun, upaya ini dinilai sangat penting untuk memastikan program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Lombok Tengah. Dengan data yang akurat, bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Proses ground check data tunggal sosial ekonomi di Lombok Tengah masih berlangsung," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun di Lombok Tengah, Sabtu. "Verifikasi data tunggal ini tinggal 30 persen yang harus dituntaskan dalam bulan ini," tambahnya.

Setelah verifikasi selesai, data DTSEN akan menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial. Ini menandai langkah maju dalam pengelolaan data sosial ekonomi di Lombok Tengah.

Data Tunggal Sosial Ekonomi: Lebih Komprehensif dan Akurat

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dirancang untuk menjadi lebih komprehensif daripada pendahulunya, DTKS. DTSEN mencakup informasi yang lebih detail mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menyusun program bantuan yang lebih tepat sasaran.

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"DTSEN ini akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan lebih komprehensif dalam menyajikan data sosial dan ekonomi," jelas Masnun. "Dengan adanya verifikasi data tersebut, warga yang tidak layak mendapatkan bantuan bisa dikeluarkan dari data DTSEN dan sebaliknya warga yang layak mendapatkan bantuan bisa dimasukkan."

Sistem ini juga memungkinkan pemerintah untuk memantau dampak dari program bantuan sosial yang telah diberikan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, DTSEN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.

Kesimpulan

Proses ground check data DTSEN di Lombok Tengah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dengan data yang akurat dan komprehensif, diharapkan program-program pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.