BPS DKI Jakarta Perbarui Data DTSEN Setiap Tiga Bulan untuk Bansos Lebih Akurat
BPS DKI Jakarta akan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengumumkan komitmennya untuk memutakhirkan data di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial di Jakarta. Pemutakhiran data tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, pada Kamis, 27 Februari 2024.
Menurut Hasanudin, dinamika penduduk Jakarta yang tinggi, terutama karena faktor perpindahan penduduk, kelahiran, dan kematian, mengharuskan pemutakhiran data secara berkala. "Data yang terus dimutakhirkan menjadi penting. Dinamika penduduk itu cepat. Komitmen Menteri Sosial, BPS akan berlanjut setiap tiga bulan akan dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bagaimana aktualisasi daripada data yang kita miliki," jelas Hasanudin.
Pemutakhiran data DTSEN dianggap krusial untuk memastikan program bansos tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Masyarakat menunggu kita dalam program-program bansos agar kemudian mereka bisa lebih sejahtera. Ada kebutuhan daripada data ini, tentunya (pemutakhiran) ini menjadi penting dan relevan," tambahnya. Hasanudin juga menekankan pentingnya integritas petugas dalam pengumpulan data lapangan agar data yang dihasilkan akurat dan mencerminkan kondisi riil.
Pemutakhiran Data DTSEN: Keakuratan Bansos di Jakarta
DTSEN sendiri merupakan integrasi dari tiga sumber data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi ini diwujudkan oleh kolaborasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS, dan Kementerian Sosial RI. Penggunaan DTSEN, yang menggantikan DTKS, dijadwalkan dimulai pada kuartal kedua tahun 2025.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan BPS sebagai satu-satunya pintu masuk untuk semua proses data DTSEN. Hal ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dan akurasi data. Dengan data tunggal ini, diharapkan penyaluran bansos dan program perlindungan sosial lainnya dapat lebih tepat, efektif, dan akurat.
Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki berbagai program bansos yang bersumber dari APBD, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Pemutakhiran data DTSEN akan sangat membantu dalam memastikan penyaluran bansos ini tepat sasaran.
Kolaborasi untuk Efektivitas Bansos
Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menyatakan kesiapan BPS DKI untuk berkolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan peran BPS lebih bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Hal ini menunjukkan komitmen BPS untuk memastikan data yang akurat dan mutakhir dapat mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Proses pemutakhiran data setiap tiga bulan ini menandakan komitmen serius pemerintah untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran dan efektif. Dengan data yang akurat dan selalu diperbarui, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ke depannya, kolaborasi yang lebih erat antara BPS, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder lainnya akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program bantuan sosial dan perlindungan sosial di Jakarta.
Dengan adanya pemutakhiran data DTSEN secara berkala, diharapkan penyaluran bansos di Jakarta akan semakin tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
