Pemprov DKI Jakarta memudahkan akses informasi dan pengaduan KJP Plus dan KJMU dengan membuka pos pelayanan di kantor kecamatan se-Jakarta, menjangkau lebih banyak warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menetapkan IPK sebagai syarat penerima bansos Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2024, dengan kuota penerima meningkat hingga 20.000 mahasiswa.

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur dan mempertanyakan efektivitas anggaran pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18 triliun.

Pemprov DKI Jakarta mengubah program sarapan gratis menjadi renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima KJP serta KJMU untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BPS DKI Jakarta akan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran.

Tim transisi Pramono Anung-Rano Karno berjanji akan memulihkan kuota Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) 2024 yang dipotong sebelumnya, memastikan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu tetap terjaga.

Tim Transisi Pramono-Rano mengumumkan penghapusan syarat desil dalam penerimaan KJP Plus dan KJMU, serta rencana integrasi data bantuan sosial melalui Dinas Sosial DKI Jakarta.

Pemerintah DKI Jakarta mengubah besaran bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi Rp500.000-Rp750.000 per bulan, dengan pendaftaran ulang tahunan dan proses verifikasi lebih efisien.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan mencabut syarat nilai minimal 70 untuk penerima KJP Plus karena dinilai tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan.

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, berjanji menyelesaikan masalah ijazah tertahan, memperbaiki program KJP dan KJMU, serta membuka taman 24 jam dalam 100 hari kerja.