Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti biaya administrasi penarikan tunai di Bank DKI yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank lain, khususnya untuk penarikan di atas Rp100 juta, dan meminta Bank DKI untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, mendesak Pemprov DKI untuk membersihkan proses rekrutmen PPSU dari pungli dan memastikan pelayanan kebersihan 24 jam.

PT Food Station Tjipinang Jaya telah menjangkau 220 kelurahan di Jakarta dengan pasar murahnya jelang Lebaran, menyediakan sembako berkualitas dengan harga di bawah pasaran.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ismail, berbelanja baju baru untuk anak yatim dan dhuafa jelang Idul Fitri sebagai bagian dari program 'Beliin Baju Baru' PKS.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Subki, mengusulkan kenaikan dana operasional Karang Taruna dua kali lipat untuk tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan guna mendukung kegiatan positif pemuda dan mencegah keterlibatan mereka dalam judi online.

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur dan mempertanyakan efektivitas anggaran pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18 triliun.

RW 02 Papanggo, Jakarta Utara, mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hidran mandiri guna mencegah kebakaran di permukiman padat penduduk yang rawan bencana.

Pansus Pendidikan DPRD DKI Jakarta menyepakati penggratisan sekolah swasta di kawasan kumuh sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual terhadap 40 siswi di SMK PGRI 5 Kalideres dan memberikan hukuman kepada pelaku.

Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan penundaan pencairan KJP Plus yang sudah tiga kali diundur, dan meminta kejelasan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta pengelola RDF Plant Rorotan mengevaluasi kebocoran yang menyebabkan bau sampah mengganggu warga sekitar, dan memprioritaskan kesehatan warga dalam operasional pabrik.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya tepat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk penghuni apartemen mewah atau pelaku usaha.

Lebih dari 3000 siswa penerima KJP Plus di DKI Jakarta terancam putus sekolah akibat syarat nilai minimal 70, memicu perdebatan di DPRD DKI Jakarta antara Komisi E dan Dinas Pendidikan.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan mencabut syarat nilai minimal 70 untuk penerima KJP Plus karena dinilai tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan.

DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus untuk mempercepat revisi Perda Pendidikan guna mendukung program sekolah gratis di sekolah negeri dan swasta, ditargetkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Francine Widjojo, mendesak penundaan kenaikan tarif air PAM Jaya yang dinilai memberatkan warga, khususnya penghuni apartemen, karena tidak sesuai aturan dan berpotensi melanggar hukum.

Komisi D DPRD DKI Jakarta meninjau Rumah Pompa Cipa di Kebon Pala, Jakarta Timur, untuk memastikan kesiapannya dalam mengantisipasi banjir musim hujan, mengecek fungsi pompa, genset, dan seluruh infrastruktur pendukungnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, meminta PAM Jaya menunda kenaikan tarif air bersih karena memberatkan warga rumah susun, terutama dengan tarif progresif yang dinilai tidak adil.

DPRD DKI Jakarta menyetujui tukar guling aset Pemprov DKI dengan pihak swasta karena dinilai menguntungkan, dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan lahan selanjutnya.

Legislator DKI Jakarta menilai Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin perkawinan dan perceraian tak perlu diterbitkan karena bertentangan dengan UU Perkawinan dan dinilai mempersulit ASN yang ingin berpoligami.