DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Segera Bangun Pos Damkar di Setiap Kelurahan
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendesak Pemprov DKI untuk segera merealisasikan pembangunan Pos Damkar di setiap kelurahan guna meningkatkan keamanan dan sistem antisipasi kebakaran.
Jakarta, 13 Mei 2025 - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera merealisasikan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di setiap kelurahan. Desakan ini muncul karena masih banyak wilayah di Jakarta yang belum tercakup dalam sistem pengamanan kebakaran yang memadai.
William mengungkapkan bahwa dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 kelurahan yang memiliki pos damkar operasional. Hal ini membuat sejumlah wilayah rentan terhadap kebakaran. "Jakarta masih kekurangan pos damkar," tegas William dalam pernyataan di Jakarta, Selasa. Ia menekankan perlunya langkah cepat untuk mengatasi kekurangan ini demi keselamatan warga Jakarta.
Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa beberapa wilayah masih belum terlindungi dengan baik dari ancaman kebakaran. Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah berencana merekrut 1.000 petugas damkar baru dan meluncurkan program Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar), pembangunan pos damkar di setiap kelurahan tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap kejadian kebakaran.
Pos Damkar di Setiap Kelurahan: Solusi Komprehensif Penanggulangan Kebakaran
William Aditya Sarana mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta untuk merekrut 1.000 personel damkar baru dan program Gempar yang menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah padat penduduk. Namun, ia menekankan bahwa ini bukanlah solusi tunggal. Pembangunan pos damkar di setiap kelurahan merupakan bagian integral dari solusi komprehensif untuk mengatasi masalah kebakaran di Jakarta.
Menurutnya, keberadaan pos damkar di setiap kelurahan akan mempercepat waktu respon terhadap kejadian kebakaran. Kedekatan pos damkar dengan lokasi kejadian akan meminimalisir kerugian dan dampak yang ditimbulkan. "Pemprov DKI Jakarta harus memberikan atensinya ke sini untuk menjaga keselamatan seluruh warganya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran masih menjadi ancaman serius bagi warga Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi, mulai dari penyediaan alat pemadam api ringan hingga pembangunan infrastruktur penunjang, seperti pos damkar di setiap kelurahan. Dengan demikian, sistem keamanan kebakaran di Jakarta akan semakin kuat dan terjamin.
William menambahkan bahwa penyediaan APAR di setiap RT merupakan langkah positif. Namun, hal ini tidak cukup tanpa diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, yaitu pos damkar di setiap kelurahan. "Sehingga, sistem keamanan kebakaran Jakarta menjadi semakin kuat lagi dari hulu ke hilir," kata dia.
Infrastruktur Pendukung Keselamatan Warga Jakarta
Pembangunan pos damkar di setiap kelurahan bukan hanya sekadar menambah jumlah pos, tetapi juga merupakan investasi dalam keselamatan warga Jakarta. Pos damkar yang tersebar merata akan memastikan aksesibilitas yang lebih baik dan waktu respons yang lebih cepat dalam menghadapi kejadian kebakaran. Hal ini akan sangat krusial, terutama di daerah padat penduduk.
Selain itu, keberadaan pos damkar di setiap kelurahan juga dapat berfungsi sebagai pusat edukasi dan pelatihan pencegahan kebakaran bagi warga sekitar. Petugas damkar di pos tersebut dapat memberikan pelatihan penggunaan APAR dan memberikan edukasi tentang tindakan pencegahan kebakaran lainnya. Dengan demikian, warga dapat lebih siap dan waspada dalam menghadapi potensi kebakaran.
Dengan demikian, pembangunan pos damkar di setiap kelurahan merupakan langkah strategis yang perlu segera direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini akan melengkapi upaya-upaya lain yang telah dilakukan, seperti perekrutan petugas damkar baru dan program Gempar, untuk menciptakan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang lebih komprehensif dan efektif di Jakarta.
Kesimpulannya, upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan keamanan kebakaran perlu dimaksimalkan dengan pembangunan pos damkar di setiap kelurahan. Hal ini akan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh warga Jakarta.
