Jakarta Butuh Lebih Banyak Pos Damkar untuk Percepat Penanggulangan Kebakaran
DPRD DKI Jakarta dan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sepakat Jakarta kekurangan pos pemadam kebakaran, sehingga perlu penambahan untuk mempercepat penanganan kebakaran dan melibatkan peran serta masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyoroti kekurangan pos pemadam kebakaran di Jakarta yang menghambat kecepatan penanggulangan kebakaran. Pernyataan ini disampaikan Kamis, 23 Januari, di Jakarta. Ia menekankan beberapa kelurahan idealnya memiliki pos pemadam sendiri, namun kenyataannya masih belum terpenuhi.
Meskipun APBD DKI Jakarta 2025 telah mengalokasikan lebih dari Rp1,5 triliun untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, William mendesak Pemprov DKI untuk memprioritaskan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran baru. Menurutnya, kurangnya pos pemadam merupakan masalah serius karena beberapa wilayah belum terjangkau dengan baik layanan pemadam kebakaran.
William juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Namun, ia menambahkan, masyarakat juga perlu dukungan peralatan pemadam api yang memadai dari Pemprov DKI, terutama di titik-titik rawan kebakaran.
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, membenarkan kekurangan pos pemadam kebakaran. Ia menyatakan bahwa saat ini baru terdapat 172 pos dari total 267 kelurahan di Jakarta. Idealnya, setiap kelurahan memiliki satu pos pemadam kebakaran. Kekurangan personel juga menjadi kendala yang dihadapi Dinas Gulkarmat.
Sebagai upaya mitigasi, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memasang 42 hidran mandiri di daerah rawan kebakaran dan secara rutin mendistribusikan alat pemadam api ringan (APAR) dengan target minimal dua unit APAR per RT. Satriadi menegaskan komitmen Dinas Gulkarmat untuk terus berupaya meningkatkan keselamatan warga, namun keberhasilannya membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat.
Kesimpulannya, kekurangan pos pemadam kebakaran di Jakarta menjadi perhatian serius. Baik DPRD DKI Jakarta maupun Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menyadari perlunya penambahan pos dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Alokasi anggaran yang besar perlu dimaksimalkan untuk mengatasi masalah ini.
