DPRD DKI Jakarta Tolak Keras Usulan Pembukaan Kasino

Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, tegas menolak wacana pembukaan kasino sebagai alternatif pendapatan negara, menyebut usulan tersebut tidak bermartabat dan merusak tatanan sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, dengan tegas menolak wacana pembukaan kasino sebagai alternatif peningkatan pendapatan negara. Penolakan ini disampaikan sebagai respon terhadap usulan yang dilontarkan oleh anggota DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan Lukman di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2024, menolak usulan yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Lukmanul Hakim menyatakan, "Secara tegas saya menyatakan menolak membuka kasino untuk menambah pendapatan negara, baik dalam bentuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) maupun sebagai pajak hiburan yang menjadi hak daerah." Ia menilai usulan tersebut sebagai bentuk 'gelap mata' dalam menghadapi tantangan fiskal negara dan tidak seharusnya disampaikan oleh wakil rakyat. Menurutnya, masih banyak cara lain yang lebih bermartabat dan halal untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sebagai alternatif yang lebih beradab, Lukman mencontohkan kebijakan pajak hiburan tinggi yang diterapkan beberapa negara selama Depresi Besar tahun 1929-1939. Ia menekankan pendekatan ini lebih adil dan layak dipertimbangkan. "Model ini lebih fair, lebih adil, dan lebih pantas. Jangan pakai cara-cara yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Memang di negeri kita yang kaya raya sudah tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa digali?" tegasnya.

Tanggapan Terhadap Klarifikasi Anggota DPR RI

Menanggapi klarifikasi dari anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, yang menyatakan usulan pembukaan kasino hanyalah contoh pemikiran out of the box dan bukan usulan resmi, Lukmanul Hakim tetap teguh pada penolakannya. Meskipun hanya sebatas contoh, Lukman tetap menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk legalisasi perjudian di Indonesia.

Lukman menambahkan bahwa wacana pembukaan kasino dan pelegalan perjudian harus dihentikan, apa pun alasannya. Ia menekankan pentingnya mencari solusi alternatif yang lebih bermartabat dan tidak merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia seharusnya mampu memberikan solusi pendapatan negara tanpa harus mengandalkan cara-cara yang tidak etis.

Sikap tegas Lukmanul Hakim ini mewakili suara banyak pihak yang memprioritaskan nilai-nilai moral dan sosial di atas keuntungan ekonomi semata. Penolakan terhadap wacana pembukaan kasino ini menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan moralitas bangsa.

Lebih lanjut, Lukman menyoroti pentingnya mencari solusi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara yang lebih bijak dan berkelanjutan. Ia berharap pemerintah dapat lebih fokus pada potensi ekonomi lain yang lebih beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Alternatif Pendapatan Negara yang Lebih Bermartabat

Lukmanul Hakim menyarankan agar pemerintah mengeksplorasi potensi pendapatan negara dari sektor lain yang lebih berkelanjutan dan beretika. Beberapa contoh alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Optimalisasi pajak sektor properti dan pertambangan
• Peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara
• Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan digital
• Investasi pada sektor riil yang berkelanjutan

Dengan mengeksplorasi potensi-potensi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.

Sikap tegas dari DPRD DKI Jakarta ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menolak segala bentuk legalisasi perjudian dan mencari solusi alternatif yang lebih berkelanjutan dan beretika dalam meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat mempertimbangkan dengan serius usulan-usulan alternatif yang lebih bermartabat tersebut.