DJPb DIY Siap Kawal Pemkot Yogyakarta Atasi Masalah Sampah dan Tingkatkan Kesejahteraan
Kantor Wilayah DJPb DIY siap berkolaborasi dengan Pemkot Yogyakarta dalam mengatasi masalah sampah, penyaluran kredit UMKM, dan penurunan angka stunting, mengawal APBN dan APBD agar tepat sasaran.
Sleman, 12 Maret 2024 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk masalah sampah yang kompleks dan penyaluran kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, di Sleman pada Rabu lalu. Agung menekankan komitmen DJPb DIY untuk membantu Pemkot Yogyakarta dalam pengelolaan sampah, dengan koordinasi yang akan dilakukan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Selain masalah sampah, DJPb DIY juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal penyaluran permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha produktif lainnya di Kota Yogyakarta. Pengawalan ini akan dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi (Usaha Mikro).
Dukungan DJPb DIY untuk Pemkot Yogyakarta
Agung Yulianta menjelaskan bahwa Kanwil DJPb DIY akan mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke Kota Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggaran tersebut memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
DJPb DIY akan melakukan pemetaan (mapping) dan pelacakan (tracking) secara detail untuk mengevaluasi efektivitas realisasi APBN. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBN tepat sasaran dan mandatnya telah dijalankan.
"Kami punya data yang detail untuk dievaluasi bersama satuan kerja tentang bagaimana realisasi terkini kinerja APBN di DIY, apakah sudah tepat sasaran atau belum, dan apakah mandatnya sudah dikerjakan," jelas Agung.
Lebih lanjut, Agung menambahkan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Yogyakarta.
Pemkot Yogyakarta Prioritaskan Penurunan Stunting dan Pengelolaan Sampah
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa Pemkot Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap upaya penurunan angka stunting. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi keuangan pusat dan daerah yang efektif untuk mewujudkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan stunting.
"Untuk menurunkan angka stunting, penting untuk memberikan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Penyaluran anggarannya perlu efektif agar tepat sasaran," tegas Hasto Wardoyo.
Selain stunting, Hasto juga menyoroti isu pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Beliau menyadari bahwa pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari hulu hingga hilir.
"Isu tentang pengelolaan sampah masih menarik di tengah masyarakat Kota Yogyakarta, tentu berbagai ide dan gagasan kreatif untuk menanganinya bisa masuk. Misal, ada bank sampah hingga mekanisme pemilahan sampah dari lingkup rumah tangga," tambah Hasto.
Pemkot Yogyakarta berharap kolaborasi yang erat dengan DJPb DIY dapat membantu mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kolaborasi antara Kanwil DJPb DIY dan Pemkot Yogyakarta ini menunjukan komitmen bersama dalam membangun Yogyakarta yang lebih baik. Dengan pengawalan APBN dan APBD yang efektif, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dukungan dari DJPb DIY dalam pengelolaan sampah dan penyaluran kredit UMKM juga merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta memberdayakan UMKM.
Ke depannya, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Yogyakarta.
