BGN Suntik Dana Rp400 Miliar untuk Program Gizi di Yogyakarta

Badan Gizi Nasional (BGN) siap menggelontorkan dana Rp400 miliar untuk operasional 386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta, guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggerakkan ekonomi lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Komitmen ini diwujudkan dengan rencana pencairan dana sebesar Rp400 miliar untuk operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pencairan dana tersebut akan diberikan dengan syarat DIY mampu mendirikan sebanyak 386 SPPG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengumumkan hal ini pada Kamis (8/5) di Sleman, DIY, saat peresmian operasionalisasi beberapa SPPG.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. "Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," jelas Dadan Hindayana. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui SPPG.

Peresmian 15 SPPG di Yogyakarta, termasuk satu di BUMDES Tridadi, Sleman, menandai langkah awal dari program besar ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, turut hadir dalam peresmian tersebut, menunjukkan dukungan pemerintah terhadap inisiatif ini. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan gizi dan perekonomian masyarakat Yogyakarta.

Dukungan BGN untuk SPPG dan Ekonomi Lokal

BGN mendorong kemitraan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan BGN untuk membangun dan mengelola SPPG. BUMDes dapat berperan sebagai pemasok bahan baku untuk program MBG, sehingga roda perekonomian di tingkat desa dapat berputar. Hal ini sejalan dengan upaya BGN untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian lokal.

Kepala BGN menekankan bahwa pembangunan SPPG tidak harus selalu membutuhkan bangunan baru. "Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," ujar Dadan Hindayana. Fleksibelitas ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan SPPG di seluruh DIY.

Sebagai contoh, bekas lapangan futsal yang tidak terpakai dapat dialihfungsikan menjadi SPPG. Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diharapkan program MBG dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Alokasi Dana untuk Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman diperkirakan membutuhkan 111 SPPG untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Jika target tersebut tercapai, maka akan ada aliran dana sebesar Rp120 miliar dari BGN ke Sleman. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Sleman.

BGN mendorong agar bahan baku untuk program MBG di Sleman dibeli dari daerah setempat. Dengan demikian, uang yang berputar akan tetap berada di dalam daerah, sehingga dapat lebih efektif dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ini merupakan strategi penting untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan yang sudah beroperasi, diharapkan akan menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. BGN optimis bahwa dengan dukungan dana yang cukup dan strategi yang tepat, program MBG di Yogyakarta akan berjalan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Pemanfaatan SPPG untuk Peningkatan Gizi dan Ekonomi

Program SPPG dan MBG merupakan upaya terpadu untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan mendorong kemitraan dengan BUMDes, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya peningkatan gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Target 386 SPPG di DIY menunjukkan skala besar dari program ini. Komitmen BGN untuk menggelontorkan dana Rp400 miliar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Yogyakarta.