UMKM Dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Kesejahteraan yang Inklusif
Pemerintah memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan inklusif.
Pemerintah secara resmi memperluas keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa pelibatan UMKM diharapkan dapat mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan nutrisi yang baik.
Maman Abdurahman menyampaikan, "Dengan mengucapkan bismalah, perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis secara resmi saya luncurkan. Semoga upaya ini menjadi langkah awal yang kokoh mewujudkan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ekonomi kerakyatan, sehingga benar-benar menjadi keberkahan bagi seluruh alam," saat acara di SPPG Cileunyi (Ponpes Al Kasyaf), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.
Kehadiran UMKM dalam program MBG diharapkan dapat memperkuat upaya yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah tidak hanya memfasilitasi pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang optimal untuk tumbuh kembang yang lebih baik. Program ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi yang luas di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
Syarat dan Ketentuan Keterlibatan UMKM dalam MBG
UMKM yang ingin terlibat dalam program MBG harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh BGN. Persyaratan tersebut meliputi sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), jaminan keamanan bahan makanan, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam program MBG dari hulu hingga hilir.
Maman Abdurahman menambahkan, pemerintah akan mempermudah akses permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam program ini. Pihaknya telah mendekati bank Himbara dan bank daerah untuk memberikan dukungan permodalan. Selain itu, UMKM juga akan mendapatkan pendampingan selama tiga bulan untuk memastikan kelancaran operasional mereka.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa perluasan keterlibatan UMKM bertujuan untuk memperkuat program yang telah dijalankan oleh 1.343 SPPG di seluruh Indonesia. Saat ini, sekitar 2.700 UMKM terlibat dalam rantai pasok MBG, selain koperasi dan BUMDES, dengan melibatkan hampir 53 ribu tenaga kerja.
Dampak Ekonomi dan Investasi SDM
Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai pihak dalam program MBG. Program ini dianggap sebagai investasi penting dalam pengembangan SDM masa depan Indonesia, serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Target tahun ini adalah mencapai 30 ribu SPPG dengan masing-masing 15 pemasok, yang berpotensi melibatkan 1,5 juta tenaga kerja.
Pesantren Al-Kasyaf menjadi salah satu contoh lembaga pendidikan yang mandiri melalui keterlibatannya sebagai SPPG. Pesantren ini memanfaatkan ekosistem dan rantai pasok yang dimiliki, serta mengelola limbah secara mandiri. Santri, siswa SD, TK, dan SMP di sekitar pesantren mendapatkan makanan dari pesantren tersebut.
Dadan menambahkan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada pesantren yang menjadi mitra BGN, sehingga mereka tidak perlu lagi mengajukan proposal ke berbagai pihak. Pesantren yang sebelumnya kesulitan memasarkan produk, kini memiliki pasar yang jelas dengan adanya 3.100 orang yang diberi makan setiap hari. Kabupaten Bandung sendiri membutuhkan 361 SPPG untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Dengan peluncuran dan perluasan program MBG ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang baik dan pemberdayaan ekonomi UMKM di seluruh Indonesia.
