Mendagri Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Mendagri Tito Karnavian berkomitmen penuh mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerbitkan SE untuk meminjamkan tanah Pemda guna pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja.
Jakarta, 10 Mei 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmen penuhnya dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, termasuk penerbitan Surat Edaran (SE) dan dorongan percepatan realisasi anggaran. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di daerah.
Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ. SE ini meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diimbau mengusulkan tiga lokasi tanah potensial untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan program MBG, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pernyataan tersebut menekankan urgensi percepatan pelaksanaan program MBG untuk memberikan dampak positif secara cepat dan luas bagi masyarakat Indonesia.
Dukungan Mendagri: Lebih dari Sekedar Tanah
Mendagri Tito Karnavian melihat program MBG sebagai upaya strategis untuk meningkatkan gizi masyarakat dan sekaligus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal, karena diperkirakan setiap SPPG membutuhkan sekitar 50 relawan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Selain penyerapan tenaga kerja, program MBG juga akan mendorong ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang berkelanjutan. Pembentukan rantai pasok ini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, Mendagri meminta agar hasil efisiensi anggaran Pemda dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tegas Mendagri. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Mendagri untuk memastikan efektivitas program MBG dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan terima kasih atas dukungan Mendagri. Ia menekankan peran penting Pemda dalam kesuksesan program MBG, yang meliputi pengembangan infrastruktur SPPG, pembinaan sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, dan penyaluran program kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui kader Posyandu.
Tiga Peran Penting Pemerintah Daerah
- Pengembangan Infrastruktur SPPG: Pemda berperan dalam menyediakan infrastruktur SPPG sebagai dapur umum tempat memasak makanan bergizi.
- Pembinaan Sumber Daya Lokal: Pemda membina potensi lokal untuk menyediakan bahan baku makanan, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Hal ini akan menciptakan peluang ekonomi baru di daerah.
- Penyaluran Program MBG: Pemda bersama BGN menyalurkan MBG kepada kelompok sasaran, melibatkan kader Posyandu dan memberikan insentif bagi mereka.
Program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi kesehatan masyarakat maupun perekonomian daerah. Dengan dukungan penuh dari Mendagri dan peran aktif Pemda, program ini berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah gizi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri secara virtual oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Mendagri didampingi pejabat tinggi madya Kemendagri, sementara peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
