Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia selesai pada Agustus 2025, dengan fokus pada daerah terpencil.

Ombudsman RI menyatakan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memperoleh keuntungan Rp2.000 per porsi, berkat sistem pembayaran uang muka yang diterapkan.

Program makan bergizi gratis bagi 11.000 lebih murid madrasah di Jembrana, Bali masih terhambat karena menunggu persetujuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun minimal tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kabupaten/kota di Aceh untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menurunkan angka stunting.

SPPG di Desa Panongan, Tangerang, ditunjuk sebagai model dapur pendukung program Makan Bayi Gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat Indonesia.

Ombudsman Indonesia siap mengawasi program Makan Siang Gratis untuk memastikan kualitas dan pemenuhan gizi, terutama setelah kasus keracunan makanan di Bogor.

Ombudsman RI mendesak seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mematuhi SOP Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di Bogor.

Pemkab Banyuasin mengajukan 10 lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada BGN untuk meningkatkan gizi anak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa pembangunan sentra pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Desa mendukung pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pangan (SPPG) di BUMDes untuk memasok program Makan Sehat Gratis, guna meningkatkan gizi masyarakat dan perekonomian desa.

Pemerintah Sumatera Selatan akan membangun 51 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 17 kabupaten/kota untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan rampung September 2025.

Mendagri Tito Karnavian berkomitmen penuh mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerbitkan SE untuk meminjamkan tanah Pemda guna pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja.

Pemerintah Provinsi Kepri meminta kabupaten/kota menyiapkan lahan untuk pembangunan 235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tahun 2029.

Peran Bumdes dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa, membuka lapangan kerja baru, dan memberdayakan UMKM lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) siap menggelontorkan dana Rp400 miliar untuk operasional 386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta, guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggerakkan ekonomi lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan dana Rp8-10 miliar per tahun untuk setiap SPPG guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sleman terbukti sukses menggerakkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas pertanian dan perdagangan, serta pengembangan BUMDes.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan insentif kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang berhasil meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menerapkan sistem keuangan digital.

Badan Gizi Nasional (BGN) tekankan pentingnya perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah mekanisme pencairan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account untuk mencegah korupsi, mewajibkan proposal, dan meniadakan sistem reimburse.