BGN Targetkan 1.542 SPPG Rampung Agustus 2025: Jangkau Daerah Terpencil
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia selesai pada Agustus 2025, dengan fokus pada daerah terpencil.
Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan pembangunan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia pada Agustus 2025. Pembangunan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan berfokus pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra gizi swasta. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengumumkan hal ini dalam keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).
Menurut Dadan Hindayana, "Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan." Target pembangunan SPPG ini mencakup tiga unit per kabupaten/kota, dengan prioritas utama pada daerah-daerah terpencil yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap gizi yang memadai.
Langkah ini diambil karena banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh mitra gizi swasta, mengingat jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit, misalnya hanya 200, 300, atau 500 orang. "Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu," jelas Dadan.
Pembangunan SPPG: Menjangkau Daerah Terpencil
BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengirimkan usulan lokasi pembangunan SPPG. Hal ini bertujuan untuk memastikan penempatan SPPG tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pemilihan lokasi didasarkan pada analisis kebutuhan gizi dan aksesibilitas di berbagai wilayah Indonesia.
Proses pembangunan SPPG melibatkan tahapan perencanaan yang matang, termasuk tender dan pengawasan ketat. BGN berkomitmen untuk memastikan kualitas pembangunan dan operasional SPPG agar dapat memberikan layanan gizi yang optimal kepada masyarakat.
Dengan tersedianya SPPG di daerah terpencil, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan gizi, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses dan sumber daya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia.
Antisipasi Kasus Keracunan di Daerah Terpencil
Menyinggung antisipasi terhadap potensi kasus keracunan makanan di daerah terpencil, Dadan Hindayana memastikan bahwa kepala satuan SPPG berasal dari pusat dan langsung mengawasi program Makan Bergizi Gratis. "Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat," tegasnya.
Pengawasan langsung dari pusat ini diharapkan dapat meminimalisir risiko keracunan dan memastikan keamanan serta kualitas makanan yang disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjamin keberhasilan program SPPG dan tercapainya tujuan peningkatan gizi masyarakat.
Dengan demikian, BGN berupaya untuk memastikan terlaksananya program SPPG secara efektif dan aman, khususnya di daerah-daerah terpencil. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia secara merata.
Selain itu, BGN juga akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program SPPG untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program SPPG dapat mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dengan target penyelesaian pembangunan 1.542 SPPG pada Agustus 2025, BGN berharap dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan gizi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini masih menghadapi tantangan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi.
