Sri Mulyani Jamin Pengelolaan Utang APBN 2024 Hati-Hati dan Terukur
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang negara dalam APBN 2024 dilakukan dengan hati-hati dan terukur, memperhatikan defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan.
Sri Mulyani Pastikan Pengelolaan Utang APBN 2024 Terukur
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan jaminan bahwa pengelolaan utang negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh beliau dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2024.
Sri Mulyani menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pembiayaan, dengan mempertimbangkan proyeksi defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan global yang terus berkembang. Beliau juga menyinggung pentingnya memperhatikan kesesuaian antara biaya utang dan risiko yang menyertainya.
Realisiasi Pembiayaan Utang APBN 2024
Data menunjukkan realisasi pembiayaan utang APBN 2024 mencapai Rp556,6 triliun, atau sekitar 85,9 persen dari target. Rinciannya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto Rp105,8 triliun. Sementara itu, pembiayaan non-utang terealisasi minus Rp3,4 triliun. Sehingga, total realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun, atau 105,8 persen dari target APBN.
Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia
Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang dan mendukung operasi moneter. Kerja sama ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kinerja APBN 2024 Secara Umum
Secara keseluruhan, Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pendapatan negara tumbuh positif 2,1 persen (year on year/yoy), sementara belanja negara tumbuh 7,3 persen (yoy). Meskipun keseimbangan primer masih negatif (Rp19,4 triliun), pergerakannya menuju positif menandakan perbaikan. Defisit anggaran terkendali di angka Rp507,8 triliun (2,29 persen Produk Domestik Bruto/PDB).
Detail Penerimaan dan Belanja Negara
Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai angka Rp2.842,5 triliun. Penerimaan pajak tercatat Rp2.232,7 triliun (96,7 persen dari target), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp579,5 triliun (117,8 persen dari target). Kinerja positif ini didukung oleh aktivitas ekonomi yang membaik, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta inovasi layanan kementerian/lembaga (K/L) dan badan layanan umum (BLU).
Realisasi belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun (100,8 persen dari APBN), terdiri dari belanja pemerintah pusat (Rp2.486,7 triliun) dan transfer ke daerah (Rp863,5 triliun). Belanja negara difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program-program Prioritas Belanja Negara
Beberapa program prioritas yang mendapat alokasi anggaran meliputi bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), program perlindungan sosial (PKH, kartu sembako, beasiswa, bantuan premi BPJS Kesehatan, subsidi BBM, listrik, LPG 3kg, pupuk, dan KUR), pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, kenaikan gaji ASN/TNI/Polri, pembangunan infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
