Defisit APBN Februari 2025 Capai Rp31,2 Triliun, Tetap Sesuai Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit APBN Februari 2025 sebesar Rp31,2 triliun, namun masih dalam target APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025. Defisit APBN tercatat sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).
Meskipun tercatat defisit, Sri Mulyani memastikan angka tersebut masih berada dalam target APBN 2025. Defisit APBN 2025 yang telah diproyeksikan mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Dengan demikian, defisit Rp31,2 triliun di bulan Februari masih berada dalam koridor rencana tersebut.
Laporan ini disampaikan lebih lambat dari biasanya. Kementerian Keuangan menunggu data yang lebih stabil untuk menghindari interpretasi yang keliru. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Pendapatan dan Belanja Negara Februari 2025
Realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun. Angka ini baru 10,5 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Penerimaan pajak menyumbang Rp240,4 triliun (Rp187,8 triliun dari pajak dan Rp52,6 triliun dari bea dan cukai), sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp76,4 triliun.
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp211,5 triliun (Rp83,6 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp127,9 triliun untuk belanja non-K/L), sedangkan belanja transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp136,6 triliun.
Meskipun terdapat defisit, keseimbangan primer mencatat surplus Rp48,1 triliun. Surplus ini menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola pendapatan, belanja, dan utang, serta mengindikasikan kondisi fiskal yang masih memadai.
Pembiayaan Anggaran dan Penjelasan Menkeu
Realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 mencapai Rp220,1 triliun, atau 35,7 persen dari target APBN 2025. Sri Mulyani menjelaskan bahwa penarikan pembiayaan yang cukup besar di awal tahun ini merupakan bagian dari strategi front loading, di mana realisasi pembiayaan difokuskan di awal tahun.
Terkait keterlambatan pelaporan APBN, Menkeu menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan akurat dan terhindar dari misinterpretasi. APBN KiTa, sebagai publikasi bulanan realisasi APBN, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada publik.
Biasanya, laporan APBN KiTa disampaikan pada bulan setelah periode realisasi. Namun, kali ini realisasi Januari dan Februari 2025 dilaporkan bersamaan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025.
Kesimpulannya, meskipun APBN Februari 2025 menunjukan defisit, hal ini masih berada dalam target yang telah ditetapkan. Pemerintah menekankan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
