Kalimantan Barat Raih Peringkat Dua Nasional Realisasi Pendapatan Daerah

Kalimantan Barat berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan daerah hingga April 2025, menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan patut diapresiasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga 30 April 2025, Kalbar berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan daerah. Capaian positif ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang disampaikan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 secara virtual.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan kabar baik tersebut saat mengikuti rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (8/5). "Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kalimantan Barat juga bagus, yaitu Rp1,43 triliun atau 24,33 persen dari target, yang menempati urutan ke-2 nasional," ungkap Gubernur Ria Norsan. Prestasi ini menunjukkan kinerja yang efektif dan patut dipertahankan, seperti yang diungkapkan Mendagri.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Kalbar hanya berada di bawah Papua Tengah yang memimpin dengan realisasi pendapatan 39 persen. Meskipun Papua Tengah memiliki keunggulan sumber daya alam seperti royalti dan Freeport, Kalbar tetap menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang sangat baik.

Kinerja Keuangan Kalbar Menuai Pujian Mendagri

Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas capaian Kalbar. "Papua Tengah memang istimewa karena adanya royalti dan Freeport. Tapi Kalimantan Barat juga menunjukkan kinerja yang baik dari sisi pendapatan daerah," ujar Tito. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi Kalbar untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Ria Norsan berharap capaian ini dapat dipertahankan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. "Untuk pendapatan, kita nomor dua se-Indonesia. Kemudian belanja juga kita bagus. Dari APBD kita, mudah-mudahan ke depan tetap bisa kita pertahankan," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen Kalbar untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Selain pendapatan, realisasi belanja daerah Kalbar juga menunjukkan kinerja yang baik. Hingga 30 April 2025, realisasi belanja mencapai Rp2,17 triliun atau 23,94 persen dari total anggaran, menempatkan Kalbar di peringkat ke-11 nasional. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Realisasi Belanja Daerah Nasional dan Ancamannya

Secara nasional, realisasi belanja pemerintah daerah per 30 April 2025 baru mencapai 21 persen, menurun dari 22 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi di tingkat provinsi, dari 28 persen menjadi 24,33 persen, sementara kabupaten dan kota justru meningkat. Rendahnya realisasi belanja ini berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan. Beliau menekankan perlunya langkah tegas jika kinerja tidak optimal. "Kalau realisasi rendah dan tidak menunjukkan perbaikan, maka kepala daerah harus berani mengganti Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang tidak optimal," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Mendagri juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk dapur umum dan kawasan prioritas nasional, untuk mendukung pembangunan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi infrastruktur dalam pembangunan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian Kalbar dalam realisasi pendapatan daerah merupakan prestasi yang membanggakan dan patut menjadi contoh bagi daerah lain. Keberhasilan ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.