Gubernur Kalbar Laporkan Kinerja BUMD ke DPR: Bank Kalbar Raup Laba Tertinggi
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memaparkan kinerja tiga BUMD Kalbar kepada Komisi II DPR RI, dengan Bank Kalbar mencatatkan laba bersih tertinggi sebesar Rp485,80 miliar pada tahun buku 2024.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, baru-baru ini menyampaikan laporan kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalbar kepada Komisi II DPR RI. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang membahas tata kelola dan optimalisasi kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat kerja penting ini digelar di kantor Gubernur Kalbar pada hari Rabu. Ketiga BUMD yang dilaporkan kinerjanya meliputi Bank Kalbar, PT Jamkrida Kalbar, dan Perumda Aneka Usaha.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Norsan menjelaskan bahwa dari sejumlah BUMD yang sebelumnya dimiliki Pemprov Kalbar, hanya tiga yang masih beroperasi secara aktif. BUMD lainnya telah ditutup sementara karena belum memberikan keuntungan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar untuk memastikan efisiensi dan profitabilitas BUMD yang dikelolanya. Beliau menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan tiga BUMD yang aktif tersebut, meskipun keuntungannya masih relatif kecil, namun tetap menunjukkan potensi kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Penyampaian laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Komisi II DPR RI mengenai kondisi dan perkembangan BUMD Kalbar. Hal ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD di masa mendatang.
Kinerja Keuangan Tiga BUMD Kalimantan Barat
Laporan kinerja keuangan tahun buku 2024 menunjukkan hasil yang beragam dari ketiga BUMD. Bank Kalbar mencatatkan laba bersih tertinggi sebesar Rp485,80 miliar. Kemudian, PT Jamkrida Kalbar mencatatkan laba sebesar Rp4,6 miliar, dan Perumda Aneka Usaha mencatatkan laba yang lebih kecil, yaitu Rp48 juta. Meskipun angka ini bervariasi, hal ini tetap menunjukkan kontribusi positif terhadap PAD Kalbar.
Dari sisi kepemilikan saham, Pemprov Kalbar memegang 48,91 persen saham di Bank Kalbar. Di PT Jamkrida Kalbar, Pemprov Kalbar menyertakan modal sebesar Rp51 miliar atau 77,8 persen dari total modal. Sementara itu, Perumda Aneka Usaha masih dalam proses pengurusan izin usaha di beberapa lini usaha dan terus diperkuat dari sisi kelembagaan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja BUMD.
Jumlah tenaga kerja di ketiga BUMD juga bervariasi. Bank Kalbar mempekerjakan 1.700 pegawai tetap dan 350 outsourcing. PT Jamkrida Kalbar memiliki 17 pegawai tetap, sedangkan Perumda Aneka Usaha memiliki 4 pegawai tetap dan 10 outsourcing. Data ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing BUMD sesuai dengan skala operasionalnya.
Penguatan Tata Kelola BUMD dan BLUD
Gubernur Norsan juga menyampaikan upaya penguatan tata kelola BUMD. Pemerintah Provinsi Kalbar telah membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada seluruh BUMD, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan SPI ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan BUMD.
Selain BUMD, laporan juga mencakup perkembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. BLUD yang dilaporkan meliputi delapan SMK Negeri dan dua rumah sakit utama, yaitu RSUD dr. Soedarso Pontianak (tipe A, 644 TT) dan RS Jiwa Provinsi Kalbar (580 TT). Kontribusi BLUD terhadap PAD Kalbar cukup signifikan, yakni Rp452,85 miliar pada 2024, atau 14 persen dari total PAD Kalbar sebesar Rp3,22 triliun.
Gubernur Norsan menekankan pentingnya prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi, dalam pengelolaan BUMD dan BLUD. Pemerintah Provinsi Kalbar terus mendorong agar BUMD dan BLUD dapat berkontribusi lebih besar, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi manfaat sosial bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan BUMD dan BLUD yang efektif dan efisien.
Secara keseluruhan, laporan kinerja BUMD dan BLUD ini menunjukkan upaya Pemprov Kalbar dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan BUMD dan BLUD ke depan. Ke depannya, diharapkan kinerja BUMD dan BLUD akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
