Sinergi Pusat dan Daerah: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Mendagri Tito Karnavian dan Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan tekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar) Krisantus Kurniawan, pada Jumat, 25 April 2025, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pernyataan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXIX di Kantor Gubernur Kalbar. Upacara ini menandai komitmen bersama untuk membangun Indonesia melalui kolaborasi yang efektif dan efisien.

Dalam sambutannya yang dibacakan Wagub Kalbar, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kekayaan sumber daya alam dan luasnya wilayah Indonesia hanya akan memberikan dampak signifikan jika dikelola dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Beliau menegaskan, "Kehebatan kita sebagai bangsa tidak cukup hanya dengan sumber daya. Kita butuh sinergi dan kolaborasi konkret antara pusat dan daerah."

Peringatan Otoda XXIX mengusung tema 'Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045'. Tema ini merefleksikan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan lintas wilayah dan sektor guna mendukung pembangunan jangka panjang nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama yang erat untuk mencapai tujuan bersama.

Pentingnya Sinergi Antar Lembaga dan Inovasi Daerah

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan, selaras dengan arahan Mendagri, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar untuk meningkatkan sinergi antarlembaga dan mendorong inovasi. Hal ini bertujuan untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Krisantus menekankan pentingnya penyiapan regulasi, minimal dalam bentuk draf, dan menawarkan dukungan langsung kepada OPD yang menghadapi kendala. Beliau menyatakan, "Saya minta semua regulasi disiapkan, minimal sudah dalam bentuk draf. Kalau ada kendala, saya siap mendampingi langsung ke kementerian. Kita tidak boleh lagi pesimis."

Beliau juga mengingatkan agar anggaran untuk program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan PAD tidak dipangkas. Sebaliknya, kegiatan produktif harus diprioritaskan. Sebagai contoh, keberhasilan pengadaan kapal keruk melalui skema investasi dan bagi hasil tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi model yang perlu diadopsi.

Wagub Kalbar mendorong pendekatan lintas sektor yang solutif, dengan integritas dan akuntabilitas tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Beliau juga menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah. "Saya ingin kita semua sejahtera, tapi dengan cara-cara yang benar. Jangan jadi pelacur yang justru menggerogoti APBD," tegasnya.

Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efektif

Untuk mencapai tujuan tersebut, Wagub Kalbar telah menjadwalkan rapat lanjutan pada tanggal 28 April 2025. Rapat ini akan difokuskan pada finalisasi regulasi pendukung peningkatan PAD dan penyusunan strategi pembangunan daerah yang lebih efektif dan terarah. Kehadiran seluruh OPD dalam rapat tersebut sangat penting.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah optimalisasi pengelolaan anggaran daerah. Penggunaan skema pembiayaan kreatif, seperti yang diterapkan dalam pengadaan kapal keruk, akan menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Selain itu, peningkatan PAD juga menjadi fokus utama. Dengan meningkatkan PAD, daerah akan memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil meliputi penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang responsif dan efektif dalam melayani masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.