Wagub Kalbar Tekankan Pentingnya Regulasi dan Infrastruktur Baru untuk Optimalkan PAD

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menekankan perlunya pembaruan regulasi dan infrastruktur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat, khususnya melalui optimalisasi pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang efisien.

Pontianak, 26 April 2024 (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, dalam sebuah pernyataan resmi pada 26 April 2024, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dan penguatan infrastruktur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar. Pernyataan ini disampaikan menyusul upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Menurut Wagub, pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), merupakan kunci utama dalam mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Kemudahan akses ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan efisien untuk mempercepat proses pengumpulan pajak.

Krisantus berharap agar semua regulasi yang dibahas pada tanggal 28 April mendatang dapat difinalisasi dan siap diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat peningkatan pendapatan daerah. Dengan regulasi yang mudah dipahami, koordinasi antar lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih lancar dan efisien.

Regulasi dan Infrastruktur: Kunci Peningkatan PAD Kalbar

Krisantus Kurniawan secara khusus menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan efisien. Ia menyatakan bahwa regulasi yang rumit dan berbelit-belit akan menghambat proses pengumpulan pajak. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan PAD Kalbar. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti gedung Samsat di berbagai daerah, juga menjadi fokus utama.

Pembangunan gedung Samsat di Kabupaten Sintang, misalnya, dijadikan contoh bagi daerah lain. Gedung Samsat yang memadai diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Namun, Wagub menekankan bahwa pembangunan gedung Samsat bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga tentang bagaimana memastikan masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah dan tanpa hambatan.

Selain infrastruktur fisik, Wagub juga menekankan pentingnya mindset baru dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran yang ada harus dimanfaatkan secara bijak dan efisien untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang akan memperkuat sistem pelayanan publik. Kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan anggaran juga sangat penting untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi pemborosan.

Pentingnya Kolaborasi dan Inovasi

Krisantus Kurniawan mengajak seluruh dinas dan badan di Kalbar untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengelola anggaran. Ia menekankan pentingnya berpikir komprehensif dan holistik, bukan hanya untuk kepentingan sektor masing-masing, tetapi untuk kemajuan Kalbar secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Wagub juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah Kalbar untuk bekerja dengan semangat dan integritas tinggi. Komitmen untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih sejahtera harus menjadi prioritas utama. Semua upaya yang dilakukan, baik dalam hal regulasi maupun infrastruktur, pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Ia optimistis bahwa dengan regulasi yang baik, infrastruktur yang memadai, dan kerja sama yang solid antar pihak, pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan Kalbar dapat menuju kesejahteraan yang lebih baik. Penyusunan regulasi yang lebih efisien dan penyediaan fasilitas pendukung yang efektif menjadi harapan besar dalam upaya meningkatkan PAD di Kalbar.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.