Realisasi APBD Lampung Capai Rp2,2 Triliun hingga Awal Mei

Pemprov Lampung laporkan realisasi pendapatan APBD 2025 hingga awal Mei mencapai Rp2,2 triliun atau 30,23 persen dari target, menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang positif.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengumumkan capaian signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hingga awal Mei, pendapatan daerah telah mencapai angka Rp2,2 triliun, atau sekitar 30,23 persen dari total target. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Minggu lalu di Bandarlampung.

Menurut Marindo Kurniawan, "Pemerintah Provinsi Lampung dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 hingga 10 Mei 2025 mencapai kinerja positif." Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Tidak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hingga awal Mei, realisasi belanja APBD Lampung 2025 telah mencapai 24,62 persen dari pagu anggaran. Angka ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran anggaran untuk berbagai program pembangunan di Lampung.

Realisasi Belanja Daerah dan Dana BOS

Marindo Kurniawan menjelaskan lebih lanjut mengenai capaian realisasi belanja daerah. Ia menekankan bahwa capaian ini bahkan lebih baik jika memperhitungkan dana di luar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), seperti Dana BOS dan dana BLUD yang nilainya sudah melebihi Rp350 miliar. "Jika melihat dari realisasi di luar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), seperti melalui dana BOS dan BLUD yang nilainya sudah lebih dari Rp350 miliar, maka capaian ini menunjukkan posisi kinerja Lampung di atas rata-rata nasional," katanya.

Ia menambahkan bahwa Dana BOS dan BLUD, meskipun masih dalam proses pengesahan sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri, telah terealisasi di lapangan. Hal ini menunjukkan kecepatan dan efisiensi dalam penyaluran dana tersebut untuk mendukung program pendidikan dan pelayanan publik di Lampung.

Kecepatan penyerapan anggaran juga terlihat dari sisa dana di kas daerah yang sangat minim. Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa setiap harinya, hanya tersisa sekitar 0,03 persen dana di kas daerah. Kondisi ini menunjukkan optimalisasi penyerapan anggaran dan kecepatan distribusi belanja daerah.

Optimalisasi Penyerapan Anggaran

Lebih lanjut, Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa seluruh penerimaan langsung digunakan untuk belanja daerah secara efisien dan efektif setiap harinya. "Seluruh penerimaan langsung digunakan untuk belanja daerah secara efisien dan efektif setiap harinya. Ini menjadi indikator penting bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik," tambahnya.

Dengan demikian, realisasi pendapatan dan belanja APBD Lampung hingga awal Mei menunjukkan kinerja yang optimal. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemprov Lampung dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, serta memastikan efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa program-program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ke depan, diharapkan Pemprov Lampung dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, capaian realisasi APBD Lampung hingga awal Mei 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan menjanjikan. Baik realisasi pendapatan maupun belanja menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik.