Kalsel Percepat Realisasi Pembangunan APBN 2025

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan yang dibiayai APBN 2025, guna memastikan penggunaan dana tepat waktu dan optimal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tengah berfokus mempercepat pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan dana APBN tahun 2025. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Kalsel yang juga menandai penandatanganan Surat Pernyataan, yang berlangsung di Banjarbaru, Selasa (4/2).

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana APBN, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan. Menurutnya, hal ini krusial untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran.

"Perlu kita ingatkan, apabila anggaran sudah diterima, segera dilaksanakan. Kita khawatir dengan perkembangan perekonomian yang tidak menentu, dan keterlambatan pelaksanaan APBN dapat berpengaruh terhadap APBD," ujar Muhammad Syarifuddin.

Syarifuddin juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pengelolaan dana APBN 2025. Keterlambatan, selain berdampak pada APBD, juga bisa menghambat kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi, yang menjadi pembicara utama dalam Rakor tersebut, menyarankan penetapan indikator untuk memonitor pelaksanaan DAK Fisik, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan berjalannya proyek-proyek pembangunan sesuai rencana.

"Mungkin kita bisa tetapkan indikator agar kita bisa memantau apakah DAK Fisik atau Dekon serta DP berjalan dengan baik," kata Syafriadi.

Syafriadi juga berharap Pemprov Kalsel dapat melakukan pemetaan, percepatan proses, dan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana APBN. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemprov Kalsel dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan pembangunan di Kalimantan Selatan yang menggunakan dana APBN 2025 dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan.