Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Realisasi APBD Lampung Capai Rp2,2 Triliun hingga Awal Mei
Realisasi APBD Lampung Capai Rp2,2 Triliun hingga Awal Mei

Pemprov Lampung laporkan realisasi pendapatan APBD 2025 hingga awal Mei mencapai Rp2,2 triliun atau 30,23 persen dari target, menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang positif.

Pemkab Barito Utara Percepat Program Strategis, APBD 2025 Capai Rp3 Triliun
Pemkab Barito Utara Percepat Program Strategis, APBD 2025 Capai Rp3 Triliun

Pemkab Barito Utara berkomitmen mempercepat program strategis dengan APBD 2025 tertinggi di Kalimantan Tengah mencapai Rp3 triliun, fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Mendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah
Mendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendorong percepatan realisasi APBD 2025 untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, karena realisasi belanja APBD hingga April 2025 baru mencapai 15,44 persen.

Mendagri Tegaskan Ekonomi Daerah Cermin Kemajuan Wilayah: Percepat Belanja APBD 2025!
Mendagri Tegaskan Ekonomi Daerah Cermin Kemajuan Wilayah: Percepat Belanja APBD 2025!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai indikator kemajuan, mendorong percepatan realisasi anggaran APBD 2025, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Pendapatan Pemkab Gunung Mas Triwulan I Capai Rp24 Miliar, Bupati Dorong Inovasi
Pendapatan Pemkab Gunung Mas Triwulan I Capai Rp24 Miliar, Bupati Dorong Inovasi

Realisasi pendapatan APBD Kabupaten Gunung Mas triwulan I-2025 mencapai Rp24 miliar lebih, Bupati Jaya S Monong dorong peningkatan PAD melalui inovasi dan sinergi program pusat-provinsi.

APBD Morowali Utara 2025 Capai Rp1,6 Triliun: Fokus Belanja Pegawai dan Infrastruktur
APBD Morowali Utara 2025 Capai Rp1,6 Triliun: Fokus Belanja Pegawai dan Infrastruktur

APBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2025 mencapai Rp1,61 triliun, dengan fokus belanja pada pegawai, barang dan jasa, serta infrastruktur, didukung oleh pendapatan dari PAD dan TKDD.

APBD Morowali 2025 Capai Rp2,86 Triliun: Rincian Belanja Pegawai hingga PAD
APBD Morowali 2025 Capai Rp2,86 Triliun: Rincian Belanja Pegawai hingga PAD

APBD Kabupaten Morowali tahun 2025 mencapai Rp2,86 triliun, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

Realisasi Pendapatan Tanah Laut Tembus Rp2,58 Triliun, Melebihi Target!
Realisasi Pendapatan Tanah Laut Tembus Rp2,58 Triliun, Melebihi Target!

Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tahun 2024 melampaui target hingga Rp2,58 triliun, berkat kerja keras dan sinergi seluruh SKPD.

Target PAD Manggarai Barat Rp318 Miliar di 2025: Strategi dan Tantangan
Target PAD Manggarai Barat Rp318 Miliar di 2025: Strategi dan Tantangan

Pemkab Manggarai Barat, NTT, optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp318 miliar di 2025 melalui digitalisasi, optimalisasi pajak, dan pengembangan industri unggulan, kendati APBD masih bergantung pada DAU.

Bupati Wondama Serahkan DPA 2025: Rp1,04 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat
Bupati Wondama Serahkan DPA 2025: Rp1,04 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, menyerahkan DPA APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun kepada perangkat daerah, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pemkot Makassar Bidik PAD Rp2 Triliun di Tahun 2025-2026
Pemkot Makassar Bidik PAD Rp2 Triliun di Tahun 2025-2026

Pemerintah Kota Makassar optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2 triliun pada tahun anggaran 2025-2026, setelah sukses mencapai Rp1,6 triliun di tahun 2024.

Rp3,8 Triliun DPA 2025 untuk Papua Tengah: Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Rp3,8 Triliun DPA 2025 untuk Papua Tengah: Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, menyerahkan DPA 2025 senilai Rp3,8 triliun kepada OPD setempat, menekankan pentingnya penyesuaian program dengan kebijakan pusat dan prioritas kesejahteraan masyarakat.