Penguatan Keuangan Daerah: Kunci Sukses Pembangunan Nasional Menurut Kepala Bappenas
Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya penguatan kapasitas keuangan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional melalui efisiensi belanja, peningkatan PAD, dan skema pendanaan inovatif.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus meningkatkan kemampuan keuangannya untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Kamis lalu di Jakarta.
Menurut beliau, upaya tersebut krusial karena keterlibatan aktif pemda sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Penguatan kapasitas keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mendukung tercapainya target tersebut. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Bappenas dalam forum virtual tersebut.
Rachmat Pambudy menjelaskan beberapa strategi kunci yang harus dijalankan pemda. Strategi ini mencakup efisiensi belanja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengembangan skema pendanaan yang inovatif. Semua upaya ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah.
Efisiensi Belanja dan Peningkatan PAD
Salah satu strategi yang diusulkan adalah meningkatkan efisiensi belanja daerah. Pemda didorong untuk memprioritaskan belanja produktif yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Kepala Bappenas menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terarah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan akan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah. Peningkatan PAD juga akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemda dalam menjalankan program-program pembangunannya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong otonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, daerah dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam pembangunan.
Pengembangan Lembaga Pembiayaan dan Skema Pendanaan Inovatif
Rachmat Pambudy juga menyoroti pentingnya pembentukan dan pengembangan lembaga pembiayaan pembangunan di tingkat daerah. Lembaga ini akan berperan sebagai fasilitator dalam mengakses berbagai sumber pendanaan. Selain itu, pengembangan skema pendanaan inovatif juga sangat diperlukan.
Skema pendanaan inovatif ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pembiayaan, badan usaha, kementerian/lembaga/daerah, dan mitra pembangunan luar negeri. Kerja sama dengan pihak ketiga juga dapat dijajaki untuk meningkatkan akses pemda terhadap sumber pendanaan yang lebih luas.
Inovasi dalam skema pendanaan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, efisien, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal ini merupakan komitmen nyata untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih baik.
Optimalisasi Sumber Pendanaan dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan yang sudah ada juga menjadi hal penting. Pemda didorong untuk mengoptimalkan penerusan pinjaman pemerintah pusat ke daerah dan insentif kepada badan usaha maupun masyarakat. Hal ini akan memperkuat kapasitas keuangan daerah dan memperluas akses terhadap sumber pendanaan.
Lebih lanjut, Kepala Bappenas menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pendanaan program pembangunan. Kolaborasi ini harus berorientasi jangka panjang dan holistik, tidak hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek. Contoh kolaborasi yang ideal adalah pengembangan kawasan pertanian.
Sebagai contoh, pemerintah pusat dapat menyediakan infrastruktur irigasi, kemudian pemda membangun usaha tani untuk meningkatkan konektivitas hasil pertanian. Sementara itu, masyarakat melalui kelompok tani dapat bekerja sama dengan perusahaan benih dan pupuk untuk memastikan ketersediaan bibit unggul dan pupuk. Kolaborasi yang sinergis seperti ini akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, penguatan kapasitas keuangan daerah merupakan kunci utama dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Dengan menerapkan strategi efisiensi belanja, peningkatan PAD, pengembangan skema pendanaan inovatif, dan optimalisasi sumber pendanaan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan, daerah dapat lebih mandiri dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
