Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Menteri PPN Harap Pembangunan NTT Dukung Penurunan Kemiskinan
Menteri PPN Harap Pembangunan NTT Dukung Penurunan Kemiskinan

Menteri PPN/Kepala Bappenas berharap pembangunan di NTT dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, selaras dengan RPJPN 2025-2029.

Bappenas Dorong Pemda Perbaiki Kinerja Pembangunan, Fokus di Kawasan Timur Indonesia
Bappenas Dorong Pemda Perbaiki Kinerja Pembangunan, Fokus di Kawasan Timur Indonesia

Menteri PPN/Bappenas mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pembangunan, terutama di Kawasan Timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dan IPM rendah, serta Jawa yang memiliki angka pengangguran dan rasio gini tinggi.

Bappenas Dorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Data Akurat dan Perkuat Sektor Pertanian
Bappenas Dorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Data Akurat dan Perkuat Sektor Pertanian

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pembangunan ekonomi Indonesia harus berbasis data akurat dan penguatan sektor strategis seperti pertanian serta industri berbasis sumber daya domestik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penguatan Keuangan Daerah: Kunci Sukses Pembangunan Nasional Menurut Kepala Bappenas
Penguatan Keuangan Daerah: Kunci Sukses Pembangunan Nasional Menurut Kepala Bappenas

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya penguatan kapasitas keuangan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional melalui efisiensi belanja, peningkatan PAD, dan skema pendanaan inovatif.

Bappenas Optimistis, Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029 Bukan Isapan Jempol
Bappenas Optimistis, Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029 Bukan Isapan Jempol

Menteri PPN/Bappenas optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen pada 2029, dengan catatan sinergi dan kerja sama nasional terjaga.

Kerja Sama dengan AIIB: Kunci Pembangunan Infrastruktur Indonesia
Kerja Sama dengan AIIB: Kunci Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Menteri PPN/Bappenas tekankan pentingnya kerja sama dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendanai dan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia serta mencapai target RPJMN 2025-2029.

Bappenas Dorong Danantara Jadi Motor Investasi Strategis untuk Indonesia
Bappenas Dorong Danantara Jadi Motor Investasi Strategis untuk Indonesia

Bappenas mendorong BPI Danantara sebagai motor utama investasi strategis demi pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen di 2029, serta mengatasi kemiskinan dan ketahanan pangan.

Bappenas Dorong Penguatan Ketahanan Pangan Nasional lewat Kerjasama dengan IFPRI
Bappenas Dorong Penguatan Ketahanan Pangan Nasional lewat Kerjasama dengan IFPRI

Bappenas tegaskan pentingnya pembaruan MoU dengan IFPRI untuk periode 2025-2029 guna mendukung target ketahanan pangan dalam RPJMN 2025-2029.

APBN 2025: Anggaran Bappenas Rp968 Miliar Setelah Efisiensi
APBN 2025: Anggaran Bappenas Rp968 Miliar Setelah Efisiensi

Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan anggaran Rp968,05 miliar di APBN 2025 setelah efisiensi anggaran mencapai Rp1,002 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

DPR Setujui Efisiensi Belanja Bappenas Rp1 Triliun Lebih untuk APBN 2025
DPR Setujui Efisiensi Belanja Bappenas Rp1 Triliun Lebih untuk APBN 2025

Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Bappenas sebesar Rp1,002 triliun untuk APBN 2025, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Pertumbuhan Ekonomi & Swasembada Pangan: Fokus Utama Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi & Swasembada Pangan: Fokus Utama Pemerintah

Berita ekonomi terkini mencakup upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pengalihan anggaran, serta fokus Bulog dalam mencapai swasembada pangan.

Bappenas Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pengalihan Anggaran
Bappenas Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pengalihan Anggaran

Meskipun terjadi pengalihan anggaran, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan komitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dengan mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan non-APBN dan penyesuaian RKP 2025.