Bappenas Dorong Penguatan Ketahanan Pangan Nasional lewat Kerjasama dengan IFPRI
Bappenas tegaskan pentingnya pembaruan MoU dengan IFPRI untuk periode 2025-2029 guna mendukung target ketahanan pangan dalam RPJMN 2025-2029.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya pembaruan nota kesepahaman (MoU) dengan International Food Policy Research Institute (IFPRI) untuk periode 2025-2029. Hal ini diutarakannya saat menerima kunjungan IFPRI di Jakarta, Selasa (25/2). Pembaruan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, sejalan dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
MoU sebelumnya yang berlangsung dari 2019-2024 telah menjadi dasar kerja sama strategis dalam riset berbasis bukti untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan serta gizi. Dengan berakhirnya MoU tersebut, pembaruan menjadi krusial untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi ini dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa mendatang. Rachmat menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional.
RPJMN 2025-2029, yang disusun berdasarkan visi dan misi Presiden 2024-2029, memiliki tiga target utama: pertumbuhan ekonomi 8 persen, penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ketahanan pangan menjadi kunci pencapaian target-target tersebut, sehingga peran IFPRI dalam penyempurnaan program dan strategi ketahanan pangan sangat diharapkan.
Ketahanan Pangan: Tiga Pilar Utama Pembangunan
Pemerintah Indonesia fokus pada tiga aspek utama dalam membangun ketahanan pangan. Pertama, memastikan ketersediaan pangan melalui pengembangan sentra produksi dan stok pangan pemerintah. Kedua, meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui diversifikasi dan fortifikasi makanan. Ketiga, meningkatkan produktivitas sektor pangan melalui hilirisasi dan tata kelola yang lebih baik. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan menjadi strategi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Salah satu program unggulan dalam RPJMN 2025-2029 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Program ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap transformasi sistem pangan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Pemerintah juga tengah menyusun Convergence Action Blueprint bersama Food and Agriculture Organization (FAO). Tujuannya untuk memastikan sistem pangan yang berkelanjutan dengan dampak minimal terhadap perubahan iklim. Kerja sama ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Melalui berbagai strategi dan kerja sama internasional, pemerintah berupaya untuk membuka potensi sektor pangan dan pertanian secara maksimal. Upaya ini meliputi peningkatan investasi dan jaminan ketahanan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. "Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengembangan alat perencanaan kebijakan hingga peningkatan kapasitas SDM sektor pertanian. Saya berharap upaya kolaborasi ini dapat mewujudkan sistem pangan berkelanjutan," ujar Rachmat.
Kerjasama Bappenas dan IFPRI: Langkah Strategis Menuju Ketahanan Pangan
Kerja sama antara Bappenas dan IFPRI diharapkan dapat menghasilkan berbagai inovasi dan strategi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. IFPRI, dengan keahliannya dalam riset dan analisis kebijakan pangan, akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan dan implementasi program-program ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pembaruan MoU ini menandai komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dalam jangka panjang. Dengan dukungan data dan riset yang komprehensif dari IFPRI, diharapkan Indonesia dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, khususnya terkait ketahanan pangan. Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan pangan.
Dengan adanya dukungan dari lembaga internasional seperti IFPRI, pemerintah Indonesia semakin optimis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga internasional menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Melalui berbagai program dan strategi yang terintegrasi, Indonesia berupaya untuk membangun sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan akses pangan bagi seluruh masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.