Bappenas Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pengalihan Anggaran
Meskipun terjadi pengalihan anggaran, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan komitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dengan mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan non-APBN dan penyesuaian RKP 2025.
Jakarta, 9 Februari 2025 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan komitmen Bappenas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi, sekalipun ada pengalihan anggaran yang signifikan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pimpinan yang membahas optimalisasi program prioritas kementerian/lembaga (K/L).
Dalam keterangan resminya, Minggu lalu, Rachmat menekankan pentingnya sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mendorong K/L untuk aktif mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah dan investasi asing langsung. Ini menjadi strategi krusial dalam menghadapi tantangan pengalihan anggaran yang terjadi.
Menjaga Prioritas Nasional di Tengah Efisiensi Anggaran
Pernyataan Rachmat ini berkaitan erat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres ini berdampak pada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas sendiri.
Setelah Presiden menandatangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Bappenas memiliki tanggung jawab besar untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L yang terdampak pemangkasan anggaran. Proses penyesuaian ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang intensif antar kementerian.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Putut Satyaka, menjelaskan lebih lanjut tentang upaya menjaga Prioritas Nasional. Prioritas utama Presiden, Prabowo Subianto, antara lain mencakup program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, air, dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan, serta hilirisasi industri.
Koordinasi dan Revisi Anggaran
Untuk memastikan terlaksananya prioritas nasional tersebut, Putut Satyaka menyebutkan perlunya trilateral meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini bertujuan membahas revisi anggaran dan memastikan pembiayaan program prioritas tetap terjaga.
“Kementerian PPN/Bappenas perlu segera melakukan pemutakhiran RKP 2025 dengan mengacu pada hasil trilateral meeting dan revisi anggaran pada masing-masing K/L,” tegas Putut. Proses ini membutuhkan koordinasi yang cermat dan tepat waktu untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan program.
Bappenas sendiri terdampak Inpres 1/2025 dengan efisiensi anggaran sebesar 54,7 persen atau sekitar Rp1.077 triliun dari pagu anggaran tahun 2025. Meskipun demikian, sisa anggaran akan difokuskan untuk membiayai kegiatan prioritas nasional, kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kegiatan operasional.
Kesimpulan
Bappenas menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan pengalihan anggaran. Strategi yang dijalankan meliputi pemanfaatan sumber pembiayaan non-APBN, penyesuaian RKP 2025, serta koordinasi intensif dengan K/L terkait. Keberhasilan strategi ini akan menentukan keberlanjutan program prioritas nasional dan pencapaian target pembangunan ekonomi.
