Bappenas Usul Tambahan Anggaran Rp476,1 Miliar untuk Prioritas Nasional 2025
Bappenas mengusulkan tambahan anggaran Rp476,1 miliar untuk APBN 2025, meliputi Rp152,1 miliar untuk 8 prioritas nasional dan Rp324 miliar untuk operasional, termasuk penambahan 1.590 ASN.
Jakarta, 13 Februari 2024 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengajukan usulan tambahan anggaran yang cukup signifikan untuk tahun anggaran 2025. Totalnya mencapai Rp476,1 miliar, yang ditujukan untuk membiayai delapan prioritas nasional dan operasional lembaga.
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Rinciannya, Rp152,1 miliar dialokasikan untuk mendukung delapan prioritas nasional (PN) yang telah ditetapkan, sementara Rp324 miliar dikhususkan untuk operasional Bappenas. Anggaran tambahan ini dinilai krusial untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Prioritas Nasional: Rincian Anggaran Tambahan
Usulan tambahan anggaran untuk prioritas nasional mencakup berbagai sektor penting. Prioritas Nasional (PN) 2, yang fokus pada sistem pertahanan keamanan dan swasembada, mendapat alokasi tambahan Rp17,4 miliar. Dana ini akan digunakan untuk program pengembangan ekonomi biru, koordinasi sistem pangan, kebijakan keanekaragaman hayati, dan lainnya.
PN 3, yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan lapangan kerja, mendapatkan tambahan Rp23,9 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pengembangan geopark, implementasi Satu Data Indonesia (SDI), dan interoperabilitas data. PN 4, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, meminta tambahan Rp1,9 miliar untuk koordinasi Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional.
Selanjutnya, PN 6 (pembangunan dari desa) membutuhkan tambahan Rp6,1 miliar untuk koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi, Desa Cemara, dan percepatan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). PN 7 (reformasi politik dan hukum) mendapat usulan tambahan terbesar, yakni Rp99,3 miliar, untuk berbagai kegiatan seperti pengendalian inflasi, penguatan kelembagaan, dan program beasiswa PNS perencana.
Terakhir, PN 8 (harmonisasi lingkungan dan budaya) meminta tambahan Rp3,5 miliar untuk kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).
Operasional Bappenas: Penambahan SDM dan Fasilitas
Selain untuk prioritas nasional, Bappenas juga mengusulkan tambahan anggaran operasional sebesar Rp324 miliar. Sebagian besar dana ini, yaitu Rp201 miliar, ditujukan untuk penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja (tukin) bagi 1.590 ASN baru (700 CPNS dan 890 PPPK).
Tambahan anggaran operasional juga mencakup kebutuhan co-working space (Rp50 miliar), pendidikan dan pelatihan (Rp10 miliar), dan operasional kantor untuk pegawai baru (Rp63 miliar). Bappenas berargumen bahwa tambahan pegawai ini sangat penting karena merupakan penambahan pertama dalam beberapa tahun terakhir.
Kesimpulan
Usulan tambahan anggaran Rp476,1 miliar dari Bappenas untuk APBN 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Rincian anggaran yang cukup detail menunjukkan fokus pada berbagai sektor penting, mulai dari ketahanan pangan hingga pengembangan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Proses penganggaran ini akan menjadi perhatian publik dan membutuhkan pengawasan yang ketat dari DPR RI untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.
