APBD Morowali Utara 2025 Capai Rp1,6 Triliun: Fokus Belanja Pegawai dan Infrastruktur
APBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2025 mencapai Rp1,61 triliun, dengan fokus belanja pada pegawai, barang dan jasa, serta infrastruktur, didukung oleh pendapatan dari PAD dan TKDD.
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, akan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,61 triliun pada tahun 2025. Angka ini mencakup belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Rinciannya menunjukkan alokasi yang signifikan untuk belanja pegawai dan infrastruktur, serta sumber pendapatan utama dari pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, struktur APBD Morowali Utara 2025 terinci sebagai berikut. Belanja daerah mencapai Rp1,61 triliun, pendapatan daerah Rp1,53 triliun, dan pembiayaan daerah Rp76,36 miliar. Rincian belanja daerah menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan penggunaan anggaran secara terstruktur dan terukur untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari rincian belanja yang dianggarkan untuk berbagai sektor, mulai dari belanja pegawai hingga belanja tidak terduga.
Struktur Belanja Daerah Morowali Utara 2025
Sebagian besar anggaran belanja daerah dialokasikan untuk belanja pegawai, mencapai Rp696,09 miliar. Anggaran ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan bagi para aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp369,81 miliar, yang diperkirakan untuk operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
Selanjutnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp278,31 miliar, yang menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur di Morowali Utara. Belanja lainnya, sebesar Rp270,80 miliar, meliputi belanja bagi hasil, bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Rincian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program pembangunan dan penanggulangan masalah sosial.
Rincian belanja lainnya mencakup belanja bagi hasil Rp230 juta, belanja bantuan keuangan Rp236,51 miliar, belanja hibah Rp16,95 miliar, belanja bantuan sosial Rp13,95 miliar, dan belanja tidak terduga Rp3,15 miliar. Alokasi ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Pendapatan Daerah Morowali Utara 2025
Pendapatan daerah Morowali Utara tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,53 triliun. Sumber pendapatan utama berasal dari dana transfer ke daerah (TKDD) dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp1,23 triliun. Hal ini menunjukkan peran penting pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar Rp266,83 miliar, yang terdiri dari pajak daerah Rp166,92 miliar, retribusi daerah Rp38,63 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp3,50 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp57,78 miliar. Angka ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan lokal.
Pendapatan lainnya, sebesar Rp39,81 miliar, berasal dari berbagai sumber non-pajak dan non-transfer. Komposisi pendapatan ini menunjukkan keragaman sumber pendapatan daerah Morowali Utara.
Pembiayaan Daerah Morowali Utara 2025
Pembiayaan daerah Morowali Utara tahun 2025 mencapai Rp76,36 miliar. Sumber pembiayaan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp133,77 miliar, penyertaan modal daerah Rp2,50 miliar, dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp54,91 miliar. Penggunaan SILPA menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien.
Dengan total APBD sebesar Rp1,61 triliun, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki rencana yang cukup besar untuk pembangunan daerah. Alokasi anggaran yang terencana dan terukur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Morowali Utara.
Anggaran yang dialokasikan untuk berbagai sektor menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah secara berkelanjutan dan merata. Diharapkan, APBD ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
